Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah (pemda) menggelar rapat di hotel atau restoran, asalkan tidak berlebihan dan menekankan agar kegiatan tersebut menyasar hotel atau restoran yang tengah mengalami kesulitan.
Hal itu disampaikan Mendagri dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 dan Seminar Nasional ADKASI di Jakarta, Kamis 19 Juni 2025.
Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran, sektor-sektor yang memiliki rantai pasok seperti hotel dan restoran perlu dijaga agar tetap hidup.
“Saya sampaikan tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai, kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan,” kata Tito.
Tito mengatakan bahwa industri hospitality banyak bergantung pada kegiatan pemerintah. Karena itu, sektor ini perlu didukung agar terus hidup.
Sebab, selain menyerap tenaga kerja, sektor ini memiliki rantai pasok yang mendukung usaha lain seperti logistik dan hiburan.
Ia meyakini efisiensi anggaran yang dilakukan Pemda tidak terlalu mengguncang fiskal masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemda diizinkan untuk melaksanakan kegiatan di hotel atau restoran.
“Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain,” ujarnya.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality. Ia pun tidak ingin terlalu mengatur ketentuan penggunaan anggaran untuk kegiatan di hotel atau restoran dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Ia khawatir, bila diatur terlalu rinci melalui Permendagri, akan menyulitkan Pemda dalam menjalankannya. Karena itu, ia lebih menyerahkan kebijakan tersebut kepada diskresi masing-masing Pemda.
“Oleh karena itulah saya lebih banyak menggunakan silakan diskresi dengan diawasi oleh DPRD bersama-sama. Tapi saya terbuka kalau ada masukan-masukan lain, kalau ada yang lebih baik,” jelasnya.
Pengusaha Lokal
Ketua DPRD Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Yusri mengusulkan supaya pemerintah daerah mengeluarkan regulasi terpadu.
Untuk melindungi pelaku usaha lokal untuk menyelesaikan persoalan lokasi surfing di Teluk Ekas.
"Bupati hanya bereaksi spontan akibat akumulasi kekecewaan pelaku wisata lokal yang merasa tersisihkan," kata Yusri saat menanggapi viralnya video Bupati Haerul Warisin yang mengusir boatman dari luar Lombok Timur di Pantai Ekas Buana di Lombok Timur, Kamis 19 Juni 2025.
Polemik di Teluk Ekas ini memicu perdebatan di kalangan penggiat wisata, sehingga ia mengajak semua pihak menyikapi masalah ini secara bijak.
"Kami menawarkan win-win solusi dengan mengatur parkir perahu dari luar daerah di pinggir pantai, bukan di tengah laut," katanya.
Skema ini akan menguntungkan semua pihak wisatawan tetap nyaman berselancar, pemandu luar tetap dapat penghasilan dan warga lokal serta pemerintah dapat keuntungan ekonomi.
"Persoalan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin,” katanya.
Menurut Yusri, boatman dari luar daerah, terutama Lombok Tengah, mendominasi Teluk Ekas, sehingga mempersempit peluang warga lokal dan operator luar juga lebih banyak membawa wisatawan.
“Bupati tidak marah, beliau hanya membela warga yang terpinggirkan,” katanya.
Situasi ini terdampak terhadap hunian hotel dan homestay sepi, tingkat hunian dan kesulitan berkembang.
“Pemerintah tak boleh biarkan warga hanya jadi penonton di rumah sendiri,” katanya.
Ia mendesak kolaborasi antara Pemkab Lombok Timur, Lombok Tengah dan Pemprov NTB untuk membuat regulasi terpadu dan zonasi wisata perbatasan.
“Bupati tidak mengusir karena benci, tapi memperjuangkan kedaulatan ekonomi warga,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Warisin bersama jajaran OPD dan pelaku wisata turun ke lokasi. Mereka menemukan pemandu wisata dari luar Lombok Timur yang parkir di area surfing.
"Kasih tahu teman-teman, jangan ke sini kalau tidak menginap di sekitar sini,” kata Bupati
Langkah ini menuai pro-kontra, tetapi banyak pihak mendukung upaya melindungi pelaku usaha lokal dan banyak juga yang tidak setuju.
TERPOPULER
