Akademisi Kritik Istilah Inflasi Pengamat dari Seskab Teddy, Sebut Pemerintah Mulai Antikritik

Suara.com - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, menyoroti pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang melontarkan istilah inflasi pengamat belum lama ini.

Menurutnya pernyataan tersebut menunjukkan sikap antikritik pemerintah yang seharusnya tidak perlu terjadi dalam ruang demokrasi.

"Ya itu sah-sah sajalah bagi penguasa di mana pun, namanya penguasa itu kan kupingnya pasti akan gatal kalau mendapatkan kritik kepada mereka," kata Ridho kepada Suara.com, Senin (13/4/2026).

Guru besar ilmu politik ini menilai bahwa daripada sibuk melabeli para pengamat dengan berbagai macam istilah, pemerintah sebaiknya fokus membuktikan validitas datanya sendiri. 

"Sekarang kalau istilahnya tadi disebut inflasi pengamat, ya tinggal sampaikan aja data dari pemerintah. Enggak usah kemudian sekadar mengatakan inflasi pengamat ataupun macam-macam bahwa tidak sesuai dengan kompetennya," tuturnya.

Ridho justru melihat ada kontradiksi besar antara tudingan pemerintah terhadap para pengamat dengan kondisi internal di dalam kabinet maupun badan pemerintahan saat ini. 

Terlebih dalam beberapa posisi strategis pembantu presiden itu, penempatan personel tak sedikit yang kemudian tidak sesuai keahlian.

"Jadi kalau mau ngomong inflasi pengamat, ngaca dong sama diri pemerintah. Di satu sisi, itu sebenarnya dia sedang mengatakan dirinya, sedang berkaca bahwa 'inflasi' pun terjadi pada pemerintahan Prabowo-Gibran," tegasnya.

Tak jarang posisi-posisi strategis dalam lembaga negara justru diisi oleh latar belakang yang tidak relevan dengan tugas pokoknya. Ia mencontohkan Badan Gizi Nasional (BGN) yang kepemimpinannya justru didominasi oleh unsur militer, ketimbang para ahli gizi yang kompeten di bidangnya.

"Enggak usah banyak omon-omon, enggak usah ngomong inflasi pengamat, inflasi ahli menteri juga banyak di-highlight saja, banyak-banyaklah bercermin," ujarnya.

Lebih lanjut, Ridho mengkhawatirkan narasi "inflasi pengamat" ini merupakan bagian dari strategi rezim untuk membungkam suara-suara kritis secara perlahan. Apalagi, ketika partai politik tidak lagi menjalankan fungsi check and balances dengan baik.

Maka dari itu, kritik dari tokoh masyarakat, agama, dan akademisi seharusnya menjadi satu-satunya "jamu" agar pemerintah tidak bertindak semena-mena.

"Ini salah satu strategi rezim ini sedang pelan-pelan membungkam. Poinnya ya tadi itu pemerintah mencoba untuk menggiring agar supaya mereka itu antikritik. Kritik harus tetap ada, bagi saya kritik itu ibarat seperti jamu, pahit tapi menyehatkan," tuturnya.

Alih-alih melempar tudingan tak berdasar ke ruang publik. Ia menyarankan agar pemerintah lebih kooperatif dan membuka ruang debat terbuka jika memang ada ketidaksesuaian data.

Ridho menekankan pentingnya pelibatan kampus dalam pengambilan kebijakan ke depan. Sehingga setiap keputusan pemerintah didasari oleh riset yang mendalam, bukan sekadar berdasarkan pertimbangan tim sukses.

"Kampus ini kan punya sumber daya ilmu pengetahuan, punya sumber daya manusia di mana ya semuanya berbasis ilmu pengetahuan. Jangan berbasis tim sukses ataupun berbasis yang lainnya. Libatkan kampus, libatkan para ahli di bidangnya," pungkasnya.