Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji memrioritaskan pembangunan hunian di atas gedung layanan publik.
Pramono mengemukakan prioritas tersebut saat ini berada di 10 lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta.
Rencana tersebut disampaikan Pramono dalam rapat paripurna HUT ke-498 Jakarta yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu 22 Juni 2025.
Pramono menjelaskan bahwa pembangunan vertikal akan menjadi strategi utama dalam pengembangan tata ruang Jakarta ke depan. Ia menyebut konsep ini sebagai bagian dari transformasi kota bernama 'Jakarta Tumbuh ke Atas'.
"Pengembangan kota Jakarta, di antaranya melalui Jakarta Tumbuh Ke Atas, yaitu mengoptimalkan pembangunan vertikal, melalui konsep griya kecamatan atau make use development, yang menggabungkan fungsi layanan publik dan hunian di 10 lokasi, prioritas termasuk GOR (Gelanggang Olahraga) dan pasar," kata Pramono di hadapan anggota dewan.
Meski belum membeberkan secara rinci lokasi-lokasi yang dimaksud, Pramono menekankan bahwa penggabungan hunian dengan layanan publik, pasar, dan gelanggang olahraga (GOR) memungkinkan dilakukan karena kapasitas fiskal Jakarta yang terus meningkat.
Menurutnya, kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2025 memungkinkan Jakarta bergerak lebih progresif dalam menata kota secara multifungsi.
Selain soal hunian, Pramono juga menyinggung prioritas pembangunan di sektor kesehatan.
"Menyediakan layanan kesehatan berstandar internasional yang dapat diakses seluruh warga. Salah satunya adalah pembangunan RS Cakung yang akan dimulai pembangunan pada tahun 2026," ucapnya.
Baca Juga: Jakarta Bebas Macet dan Banjir di 2029? Ini Janji Gubernur Pramono Saat Perayaan HUT ke-498 Jakarta
Ia menyebut rumah sakit tersebut akan menjadi simbol pemerataan akses kesehatan, terutama bagi warga di wilayah timur Jakarta.
Pramono juga menyinggung soal program Kantin Sehat Jakarta yang menjadi bagian dari upaya peningkatan gizi anak sekolah.
Program ini, menurut dia, bukan hanya soal makanan sehat, tetapi juga ruang edukatif dan produktif bagi komunitas sekolah.
"Menciptakan ekosistem penyediaan makanan bergizi dan ruang nyaman bagi siswa maupun komunitas sekolah dan diharapkan menjadi center of excellent untuk meningkatkan gizi, belajar, kumpul, dan berniaga," katanya.
Untuk diketahui, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melanjutkan program Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV).
Program ini awalnya dirintis pada era eks Menteri ATR/BPN sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu disampaikan Mujiyono usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-498 Jakarta di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Minggu 22 Juni 2025. Menurutnya, program KTV terbukti mampu menata kawasan kumuh dan memberikan kepastian hukum bagi warga.
"Waktu Pak AHY jadi Menteri ATR/BPN, ada dua proyek percontohan KTV, di Palmerah dan Tanah Tinggi. Hasilnya, warga tak hanya dapat hunian yang layak, tapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” kata Mujiyono.
Program KTV merupakan skema pembangunan hunian vertikal di atas lahan milik warga, yang digabungkan secara konsolidatif.
Di kawasan Palmerah, misalnya, hunian semula yang padat dan sempit kini telah berubah menjadi bangunan empat lantai dengan unit layak huni.
"Dulu di sana kumuh dan sempit, sekarang setiap unit dapat cahaya matahari dan sirkulasi udara yang baik. Ini harus diteruskan," ucapnya.
Ia menilai, program ini sangat potensial menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan permukiman di Jakarta, asal diikuti dengan pendekatan komunikasi yang intensif.
Mujiyono menekankan pentingnya sosialisasi dan transparansi agar warga memahami mekanisme kepemilikan unit dan pembagian lahan secara adil.
Ia juga menyoroti beban biaya sewa hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Saat ini, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, tarif Rusunawa di Jakarta berada di kisaran Rp865 ribu hingga Rp1,8 juta per bulan, belum termasuk biaya listrik dan air.
Ia berharap ke depan Pemprov Jakarta bisa meninjau ulang struktur tarif sewa, agar selaras dengan kondisi ekonomi warga kelas bawah.
