Perang Dunia Ketiga Mau Pecah, Indonesia Masih Belum Punya Dubes untuk AS, Apa Kata Istana?

Suara.com - Istana memastikan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap posisi Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat (AS) yang hingga kini masih kosong.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa untuk mengisi posisi Dubes Indonesia untuk AS hanya masalah waktu.

Pernyataan itu disampaikan Juri menanggapi desakan dari elemen masyarakat, termasuk dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal agar kepala negara segera menunjuk dubes AS.

"Ya semua masukan dan informasi dari masyarakat, dari tokoh-tokoh mengenai isu-isu penting, termasuk pengisian dubes ya tentu tidak luput dari perhatian presiden," kata Juri di Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa 24 Juni 2025.

"Ini hanya soal timming, soal waktu, dan soal siapa yang akan ditempatkan. Jadi tidak ada masalah, itu dalam perhatian yang serius dari pemerintah," sambung Juri.

Sementara itu, ditanya mengenai ada berapa kandidat calon dubes, Juri tidak menegaskan hal itu masih dalam proses dan keputusan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Ya itu on process dan menjadi prerogatif presiden untuk menentukan pemimpin dan perwakilan kita di luar negeri," kata Juri.

Sebelumnya, melalui akun x milik pribadi @dinopattidjalal, Dino mengingatkan pentingnya keberadaan dubes RI untuk sejumlah negara yang kini masih kosong.

Keberadaan para dubes tersebut sangat penting di tengah gejolak konflik dan perang.

"Yang terhormat Presiden @prabowo, kind reminder: dalam dunia yang semakin dihantui perang+konflik+krisis yang berbahaya, mohon agar kursi Dubes-dubes untuk Amerika, PBB (New York & Jenewa), Jerman yang sudah lama KOSONG dapat segera diisi. Kursi-kursi Dubes yang kosong membuat Indonesia sulit berdiplomasi secara efektif di garis terdepan," tulis Dino.

Sebelumnya, persoalan mengenai kosongnya kursi Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat sempat menjadi perhatian publik. Hal tersebut bermula saat Presiden Donald J Trump berencana untuk memberlakukan tarif resiprokal atau Tarif Trump.

Persoalan itu kemudian menjadi sorotan, lantaran apabila ada perwakilan Pemerintah Indonesia di Amerika Serikat (AS) yang diwakili duta besar akan menjadi jalur diplomasi awal.

Kekosongan kursi Dubes AS tersebut sempat direspons Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ia mengaku meminta pemerintah untuk mempercepat mengusulkan nama untuk dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Namun, ia mengaku enggan mendesak dan menghormati hak prerogratif presiden.

"Terkait itu kan prerogatif presiden, itu urusan eksekutif," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Mei 2025.

Ia mengaku bahwa DPR sifatnya hanya menunggu pemerintah mengusulkan nama, lalu nanti menjalan fit and proper test.

"Kalau DPR kan hanya menunggu dari pemerintah saja. Jadi nggak bisa kemudian DPR mendesak, tapi mungkin bisa meminta dipercepat," katanya.

"Tapi kalau kita desak-desak itu prerogatif dari eksekutif atau presiden," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan bahwa dampak kekosongan kursi duta besar Indonesia di Amerika Serikat sedikit banyak berdampak.

"Memang sudah cukup lama kita kosong dubes di AS, semenjak periode kedua Presiden Jokowi, kita cepat sekali pergantian dubes-dubes di US."

"Tapi semenjak kembalinya Pak Rosan, itu belum ada penugasan baru kepada dubes di sana."

"Nah, berkaitan dengan hal ini, apakah ada berdampak atau tidak, ya sedikit atau banyak ada," kata Dave kepada wartawan, Senin 7 Mei 2025.

Akan tetapi, kata dia, dampak kekosongan kursi dubes tersebut bisa diatasi dengan mengirim delegasi untuk melakukan negosiasi.

"Pendekatan dengan di berbagai macam level, apakah itu militer diplomacy, economic diplomacy, culutre diplomacy, fashion diplomacy, culinary diplomacy, itu semua bisa dilakukan secara berbarengan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang penting itu komunikasi terus berjalan," katanya.