Infografis
"Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini," tegas Bonnie Triyana, sejarahwan dan anggota DPR RI dari PDIP.
Sebelumnya Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati meminta agar proyek penulisan sejarah dihentikan karena memicu polemik dan melukai banyak orang. Hal itu disampaikan Esti di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta pada Senin 30 Juni.
Dia menilai pemerintah tidak perlu menulis ulang sejarah versi Kementerian Kebudayaan. Hal itu karena sejumlah gejolak yang muncul, sekaligus menimbulkan kekhawatiran penulisannya tidak sesuai dengan fakta sejarah.
Penulisan ulang sejarah yang digagas Kementerian Kebudayaan juga dinilai PDIP terkesan terburu-buru. Karenanya tidak bisa ditunda lagi, melainkan harus dihentikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Sebagaimana diketahui, sejarah yang akan ditulis terdiri dari 10 jilid, sejarah awal Nusantara, Orde Baru 1967-1998, hingga era reformasi 1999-2024.
Fadli menyebut proyek ini setidaknya melibatkan 100 sejarawan, profesor, hingga doktor di bidangnya masing-masing. Fadli juga pernah menyebut bahwa sejarah yang akan dituliskan memiliki tone yang positif dan hanya memasukkan dua pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Tone kita adalah tone yang lebih positif karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah, pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” kata Fadli Zon di Cibubur, Jawa Barat, Minggu 1 Juni 2025.
