Suara.com - Kementerian Kebudayaan mengungkapkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia akan segera rampung karena proses penyusunan sudah mencapai 80 persen.
Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan menerangkan pihaknya akan melakukan uji publik pada Juli mendatang.
"(Progresnya) itu sudah 70 persen sampai dengan 80 persen," ujar Restu di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Restu memastikan Kementerian Kebudayaan akan melakukan uji publik pada bulan Juli 2025 mendatang yang dilakukan di tiga wilayah Indonesia, barat, tengah, dan timur.
"Supaya mendapat masukan juga dari masyarakat. Merasa memiliki. Ini karya kita bersama, karya bangsa, anak-anak bangsa," ujarnya.
Lebih lanjut Restu mengatakan penulisan ulang sejarah itu bertujuan untuk mengupdate perkembangan sejarah di Indonesia.
Update ini, terang dia, karena sejak 2012 ketika terbitan pertama Indonesia Dalam Arus Sejarah keluar, pemerintah belum menulis kembali sejarah Indonesia.
"Kita sebenarnya kan sudah lama enggak menulis buku sejarah nasional ya. Sejak Indonesia Dalam Arus Sejarah, itu kita kan enggak menulis ya. Saya kira sudah waktunya, karena temuan-temuan baru baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak. Jadi ini kan perlu kita tulis. Jadi, masyarakat biar tahu," kata Restu.
Dia juga menyebut penulisan ulang sejarah bertujuan mengubah paradigma tentang Indonesia sentris.
"Kita ingin melihat kehebatan Indonesia. Nah, kehebatan itu dari masa lalu sampai kini kan harusnya dilihat dari sejarah, dari tulisan sejarah kan. Jadi istilahnya Indonesia sentrislah," kata Restu.
Ditentang
Proyek penulisan ulang sejarah Kementerian Kebudayaan, yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon menuai penentangan dari publik karena mengingkari banyak peristiwa sejarah penting di negara ini.
Salah satunya adalah soal pemerkosaan massal perempuan Tionghoa dalam Kerusuhan 1998. Fadli Zon mengatakan tidak pernah ada bukti soal peristiwa tragis tersebut.
Klaim Fadli itu bertolak belakang dengan hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) bentukan Presiden Habibie pada Juli 1998, yang menyimpulkan adanya pemerkosaan massal yang dimaksud.
Kritik lain juga adalah soal sejarah yang diangkat versi pemerintah dinilai selektif dan politis.
TERPOPULER
