Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti angkat bicara soal kasus memo “titip siswa” yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan melakukan investigasi resmi.
"Nanti coba kami tugaskan irjen ya untuk menindaklanjuti," kata Mu'ti ditemui usai rapat dengar pendapat bersama DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Mu’ti menekankan bahwa prinsip utama dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah inklusivitas dan keadilan. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan atau intervensi politik dalam proses penerimaan siswa tidak dapat dibenarkan.
"Karena prinsipnya kan kita dengan SPMB ini kan inklusif berkeadilan, sehingga tidakpun ada ya istilahnya praktek-praktek yang bertentangan dengan aturan," ujarnya.
Kementerian, lanjut Mu’ti, tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan sebelum memperoleh data dan temuan yang valid.
"Semuanya nanti kita akan investigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kami tidak akan mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan data yang valid berdasarkan investigasi dari irjen," tuturnya.
Sebelumnya, memo berkop DPRD dan bertanda tangan Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo viral di media sosial.
Dalam memo tersebut, Budi meminta agar seorang siswa dibantu dalam proses seleksi masuk SMA Negeri di Kota Cilegon. Kasus ini menuai kecaman publik dan berujung pada pencopotan Budi dari jabatan pimpinan DPRD oleh DPW PKS Banten.
Kementerian menyatakan akan mengawal ketat proses SPMB agar tetap berjalan transparan dan sesuai regulasi, serta menindak setiap bentuk pelanggaran yang terindikasi mencederai integritas sistem pendidikan.
Baca Juga: Jalur Pendaftaran SPMB SMP Bekasi 2025 Paling Sepi Peminat
