MK Dianggap Rampas Kedaulatan Rakyat, Parpol Kompak Kajian Ulang Pemilu Terpisah

Iwan Supriyatna, Novian Ardiansyah

Rabu, 02 Juli 2025 | 08:23 WIB
MK Dianggap Rampas Kedaulatan Rakyat, Parpol Kompak Kajian Ulang Pemilu Terpisah
Situasi Gedung Mahkamah Konstitusi saat Kamis (22/8/2024) malam yang lengang.ANTARA/Mario Sofia Nasution

Menurut NasDem, putusan MK yang membuat pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal termasuk putusan inkonstitusional.

"Pemisahan skema pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI dengan Kepala Daerah dan DPRD adalah melanggar UUD NRI 1945 dan karenanya Putusan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan putusan inkonstitusional," sambungnya.

NasDem merasa pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Pemilu Anggota DPRD dan Kepala Daerah bagian dari rezim pemilu 5 tahunan tersebut.

"MK dalam kapasitas sebagai guardian of constitution tidak diberikan kewenangan untuk merubah norma dalam UUD, sehingga putusan MKterkait pergeseran pemilihan kepala daerah dan DPRD melampaui masa pemilihan 5 tahun adalah inkonstitusional bertentangan dengan pasal 22E UUD NRI 1945," katanya.

Di sisi lain, adanya putusan MK akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan DPRD. Namun NasDem menilai jika ada perpanjangan masa jabatan hanya berjalan tanpa landasan demokratis.

Lebih lanjut, Lestari menyampaikan, NasDem juga merasa putusan MK bertabrakan dengan putusan MK sebelumnya.

"Oleh karena itu, krisis konstitusional ini harus dicarikan jalan keluarnya agar semua kembali kepada ketaatan konstitusi di mana konstitusi memerintahkan pemilu (pileg dan pilpres) dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tanpa ada perintah sistem pemilu seperti apa yang harus dijalankan, sehingga pilihan sistem penyelenggaraan pemilu harus kembali menjadi open legal policy sesuai yang dimaksudkan oleh konstitusi itu sendiri," katanya.

NasDem pun menegaskan, seharusnya MK tunduk pada batas kebebasan kekuasaan kehakiman dan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan norma baru.

"Apalagi membuat putusan merubah norma konstitusi UUD NRI 1945. Dengan keputusan ini MK sedang melakukan pencurian kedaulatan rakyat," katanya.

baca juga

"Partai NasDem mendesak DPR RI untuk meminta penjelasan MK dan menertibkan cara MK memahami norma Konstitusi dalam mengekspresikan sikap kenegarawanannya yang melekat pada diri para hakimnya," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan daerah kini harus dilakukan secara terpisah. Dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan.

Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis, 26 Juni 2025.

Putusan ini merupakan respons atas permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diajukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Irmalidarti.

MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai secara berbeda ke depan.

Selama ini, pelaksanaan pemilu nasional dan daerah kerap dilakukan serentak dalam satu tahun yang sama.

Namun, berdasarkan pertimbangan MK, praktik ini menyulitkan proses demokrasi dan menghambat efektivitas pemerintahan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Penerapan Putusan MK soal Sekolah Swasta Gratis Masih Tunggu Rapat Anggaran dengan DPR

Penerapan Putusan MK soal Sekolah Swasta Gratis Masih Tunggu Rapat Anggaran dengan DPR

News | Selasa, 01 Juli 2025 | 21:03 WIB

PKB Sindir MK: Publik Nanti Bisa Memahami, Masak Penjaga Konstitusi, Konstitusinya Dilanggar?

PKB Sindir MK: Publik Nanti Bisa Memahami, Masak Penjaga Konstitusi, Konstitusinya Dilanggar?

News | Selasa, 01 Juli 2025 | 20:05 WIB

Soal Pemisahan Pemilu, Golkar Ungkit MK Bikin Keputusan Berubah-ubah: Final Mengikatnya di Mana?

Soal Pemisahan Pemilu, Golkar Ungkit MK Bikin Keputusan Berubah-ubah: Final Mengikatnya di Mana?

News | Selasa, 01 Juli 2025 | 16:59 WIB

Terkini

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

Prabowo dan Putin Gelar Pertemuan Empat Mata Selama Satu Jam, Bahas Apa?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:50 WIB

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

BRIN Ungkap Belanja Riset Indonesia Baru 0,23 Persen PDB, Apa Dampaknya bagi Pendidikan Tinggi?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:44 WIB

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

PMLI Terima Certificate of Approval Pelatihan Pandu Laut Dalam dari Kementerian Perhubungan

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:39 WIB

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

Guru Saja Wajib S1, Mengapa Anggota DPR yang Digaji Ratusan Juta Cukup Lulusan SMA?

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:35 WIB

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Indeks CFX10 Bangkit ke Level 775,27, Kripto Cardano Pimpin Penguatan

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:34 WIB

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

Megawati Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan: Kalau Diajak, Saya Bilang Terima Kasih

News | Kamis, 19 November 2026 | 21:26 WIB

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Belum Genap Seminggu Rilis, GTA VI Diprediksi Balik Modal Rp18 Triliun!

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 21:25 WIB

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 21:15 WIB

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Video | Kamis, 19 November 2026 | 21:00 WIB

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:56 WIB

×