Infografis
Suara.com - Ketika suhu bumi terus memanas dan hutan-hutan tropis kehilangan napasnya, suara-suara mulai naik dari akar. Bukan dari meja-meja kekuasaan. Bukan dari para menteri, negosiator, atau diplomat.
Tapi dari orang-orang muda. Sebagian bahkan belum genap 25 tahun.
Mereka memilih melawan diam. Membawa cerita dari tanah kelahiran ke panggung tertinggi urusan iklim Konferensi Perubahan Iklim PBB, COP30, yang akan digelar di Belém, Brasil, pada November 2025.
Salah satunya adalah Iqbal Kaplele. Usianya 25 tahun.
Ia berasal dari Suku Sobey, Papua. Lahir dan tumbuh di wilayah adat Mamta, Iqbal menyaksikan kehijauan yang dulu menyelimuti tanahnya perlahan memudar.
“Kita harus berhenti berpura-pura Bumi baik-baik saja. Kami, orang muda, adalah yang paling terdampak krisis iklim, tapi justru paling jarang diajak bicara,” kata Iqbal, kini aktivis di Papua Trada Sampah.
Pernyataan Iqbal bukan sekadar ungkapan pribadi. Ia adalah cerminan keresahan jutaan orang muda dari Selatan global, yang akan mewarisi krisis paling parah, namun terus dikecualikan dari ruang-ruang pengambilan keputusan.
Di dunia yang makin panas, akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, informasi, dan bahkan ketenangan jiwa, ikut terganggu.
Ketika masa depan terasa makin tak pasti, keterlibatan dalam forum seperti COP30 bukan sekadar kehormatan, tapi hak yang mesti diperjuangkan.
Baca Juga: Merince Kogoya Tunjukkan Pakaian Adat Papua Pegunungan, Sindir Karmen Anastasya?
Bersama Vanessa Reba, 24 tahun, dari Gerakan Malamoi, Iqbal tergabung dalam 23 pemuda Indonesia yang menyusun Deklarasi Pemuda Global untuk Keadilan Iklim.
Sebuah inisiatif lintas negara yang diprakarsai oleh organisasi Kolombia, Life of Pachamama.
Deklarasi ini lahir dari suara lebih dari 600 anak muda dari berbagai belahan dunia. Disusun lewat 30 sesi pelatihan dan dialog lintas generasi. Mereka bicara soal partisipasi yang bermakna, hak atas informasi, keadilan iklim, dan perlindungan terhadap para pembela lingkungan.
Nanti, deklarasi ini akan dibacakan langsung di forum resmi COP30.
“Melalui deklarasi ini, saya berharap suara orang muda, terutama dari kelompok yang terpinggirkan secara geografis dan struktural, bisa benar-benar diakui dan diberi ruang dalam pengambilan keputusan global,” ujar Vanessa, yang berasal dari Suku Saireri.
“Ini tonggak penting dalam perjalanan saya sebagai advokat muda adat, yang ingin membawa perubahan dari akar.”
Tanah yang Kaya, Tapi Luka
Papua bukan hanya kaya akan hutan dan sumber daya, tapi juga luka. Luka dari tambang. Dari perkebunan skala besar. Dari kekuasaan yang jauh tapi kuasanya sangat dekat.
Namun dari tanah yang terkikis itulah, suara seperti Iqbal dan Vanessa tumbuh makin keras.
“Sebagai orang asli Papua, saya merasa punya ikatan kuat dengan akar budaya saya dan tanggung jawab untuk berkontribusi bagi komunitas,” kata Vanessa.
Iqbal menyoroti sempitnya ruang partisipasi formal yang benar-benar memberi tempat bagi suara anak muda, khususnya pemuda adat.
“Tantangan terbesar saya adalah sempitnya ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan iklim. Musrenbang dan Forum Anak belum efektif. Keduanya harus dievaluasi agar benar-benar melibatkan suara pemuda,” ujarnya.
Lebih dari sekadar partisipasi, keterlibatan mereka dalam deklarasi ini adalah bentuk pengakuan bahwa masa depan tidak bisa ditentukan tanpa mereka yang akan menjalaninya.
“Tanah Papua itu benteng terakhir iklim dunia setelah hutan Amazon rusak. Papua juga jadi harapan terakhir Indonesia setelah Sumatera dan Kalimantan rusak. Jadi perjuangan ini bukan hanya soal lokal, tapi global,” ujar Iqbal tegas.
Life of Pachamama, organisasi penggagas deklarasi, menyebut dokumen ini bukan simbolis belaka. Tapi peta jalan politik yang dirancang oleh generasi yang paham urgensi perubahan.
“Ini adalah afirmasi politik dari pemuda Selatan global atas arah tata kelola sosial dan lingkungan dunia. Bukan sekadar simbolik, tapi latihan kepemimpinan yang sah dan strategis,” kata Direktur Eksekutif Life of Pachamama, Juan David Amaya.
Dalam deklarasi tersebut, para pemuda menegaskan lima agenda utama yang saling terhubung: memastikan partisipasi yang bermakna dalam setiap kebijakan lingkungan, mendorong desentralisasi berbasis wilayah, serta menuntut akuntabilitas korporasi atas kerusakan alam yang terjadi.
Mereka juga menyerukan perlindungan bagi para pembela lingkungan muda yang kerap berada di garis depan, sekaligus mendorong keterbukaan informasi melalui pembentukan observatorium pemuda yang dapat mengawal isu-isu iklim secara independen dan berkelanjutan.
Panggung Perlawanan
Bagi Iqbal, COP30 bukan hanya konferensi. Tapi panggung perlawanan.
Ia membawa tiga isu besar dari Indonesia: hak masyarakat adat, deforestasi, dan tambang.
“Kalau kita serius ingin menangani perubahan iklim, RUU Masyarakat Adat adalah solusi kritikal. Itu bukan wacana, itu kebutuhan,” tegasnya.
Dan untuk semua anak muda, Iqbal punya pesan:
“Bangkitlah. Lawan sistem yang terus eksploitasi alam tanpa mikirin keberlanjutan. Dan Indonesia harus berhenti mengkriminalisasi masyarakat adat dan pemuda yang bersuara, karena mereka berjuang untuk udara yang layak.”
Di COP30 nanti, Iqbal, Vanessa, dan ratusan orang muda lain tidak hanya membawa tuntutan.
Mereka membawa masa depan.
Dan dunia tak bisa lagi merumuskan masa depan tanpa melibatkan mereka yang akan hidup di dalamnya.
