-
Pelanggaran Hukum Internasional Jaksa Agung Venezuela mengecam serangan Amerika Serikat ke Caracas karena dianggap melanggar hukum internasional dan perjanjian global, terutama karena menyasar warga sipil serta target non-militer lainnya.
-
Status Presiden Maduro Tarek William Saab menuntut bukti keselamatan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, menyebut dugaan hilangnya mereka sebagai tindakan penculikan yang harus segera dipertanggungjawabkan oleh pihak penyerang.
-
Desakan Intervensi PBB Pemerintah Venezuela mendesak PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional untuk bersikap tegas terhadap serangan AS guna menghentikan kekerasan serta memberikan kepastian hukum bagi negara tersebut.
Suara.com - Sabtu, 3 Januari 2026, situasi di Caracas, Venezuela, berubah menjadi mimpi buruk diplomatik dan kemanusiaan. Menyusul klaim Amerika Serikat (AS) mengenai keberhasilan operasi militer mereka menangkap Presiden Nicolas Maduro, pihak Venezuela memberikan respons keras.
Pemerintah Venezuela melalui Jaksa Agung, Tarek William Saab menolak narasi "penangkapan" yang digaungkan Washington dan menyebut tindakan tersebut sebagai agresi militer ilegal dan penculikan kepala negara.
Dalam pernyataan resminya pada Sabtu (3/1), Saab menegaskan bahwa serangan AS ke jantung ibu kota Venezuela tersebut telah menginjak-injak kedaulatan negara dan menabrak norma-norma global.
"Serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dilakukan dengan menyasar target-target sipil," ujarnya, dilansir dari Sputnik.
Pernyataan ini menyoroti dampak kerusakan yang tidak hanya menyasar militer, tetapi juga infrastruktur sipil, yang menurut Konvensi Jenewa seharusnya dilindungi dalam konflik bersenjata.
Kecemasan melanda rakyat Venezuela terkait nasib pemimpin mereka. Hingga saat ini, belum ada visual resmi yang dirilis oleh pihak AS mengenai kondisi fisik Nicolas Maduro pasca-operasi. Hal ini memicu Jaksa Agung Saab untuk menuntut transparansi mutlak.
Saab tidak hanya menuntut kejelasan keberadaan Presiden, tetapi juga nasib Ibu Negara, Cilia Flores, yang dikabarkan turut dibawa paksa oleh pasukan khusus AS.
"Dia meminta bukti bahwa keduanya masih hidup serta menegaskan pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban atas apa pun yang terjadi terhadap presiden Venezuela," tegas laporan tersebut.
Tuntutan atau bukti tanda kehidupan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa keduanya tidak mengalami penyiksaan atau eksekusi di luar hukum selama dalam penguasaan pihak asing.
Jaksa Agung Venezuela itu juga menyebut bahwa situasi yang menimpa Maduro dan istrinya sebagai penculikan, dan mendesak agar tindakan tersebut segera dihentikan.
Saab mengecam keras tindakan militer itu dan menyebutnya tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Menurutnya, menyerang istana kepresidenan negara berdaulat adalah preseden buruk bagi stabilitas dunia.
Menghadapi kekuatan militer AS yang superior, Venezuela kini memainkan kartu diplomasi internasional. Saab secara terbuka menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi hak asasi manusia (HAM) global untuk tidak menutup mata. Ia menilai diamnya dunia internasional adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan.
"Dia meminta agar komunitas internasional tidak tinggal diam terhadap serangan yang telah menimbulkan korban sipil serta dugaan penculikan terhadap kepala negara Venezuela dan istrinya," pungkas laporan tersebut.
TERPOPULER
