Suara.com - Suhu politik nasional kian memanas setelah sejumlah purnawirawan jenderal TNI melontarkan ancaman serius untuk menduduki Gedung MPR/DPR jika usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak kunjung direspons oleh parlemen. Peringatan ini menjadi puncak kekecewaan para jenderal atas sikap DPR yang dinilai abai.
Ancaman tersebut disampaikan secara terbuka oleh mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta, pada Rabu (2/7/2025). Dengan nada tegas, Slamet menyatakan bahwa kesabaran mereka ada batasnya dan opsi paksa bisa menjadi jalan terakhir.
"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan," kata Slamet di hadapan para purnawirawan dan aktivis yang hadir.
Menurutnya, kondisi bangsa saat ini berada dalam situasi kritis di bawah kepemimpinan Wapres Gibran. Ia pun menyerukan agar seluruh elemen masyarakat tidak tinggal diam dan segera bergerak untuk menyelamatkan negara dari kehancuran.
"Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini," ujar Slamet.
Kekecewaan para purnawirawan ini dipicu oleh tidak adanya respons sama sekali dari pimpinan DPR atas surat-surat yang telah mereka layangkan. Sikap diam parlemen ini bahkan dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan terhadap para sesepuh TNI.
"Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab," tegas Slamet.
"Oleh karena itu, kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau enggak mau harus gitu," tambahnya.
Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah tokoh purnawirawan bintang empat lainnya, seperti mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko. Turut hadir pula tokoh-tokoh kritis pemerintah seperti budayawan Erros Djarot, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan Said Didu, yang menunjukkan adanya koalisi besar di balik gerakan ini.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan respons yang kontras. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Puan mengaku belum menerima surat usulan pemakzulan tersebut. Ia beralasan, tumpukan surat di parlemen sangat banyak, terutama karena masa sidang baru saja dibuka.
"Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk," kata Puan, Selasa (1/7/2025).
Meski begitu, Puan berjanji bahwa jika surat tersebut sudah diterima, pihaknya akan memprosesnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR. Ia menegaskan bahwa semua akan berjalan sesuai aturan.
"Nanti kalau sudah diterima, tentu saja kita akan baca. Dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya," ucap Puan.
Puan juga menambahkan bahwa karena surat belum diterima, pihaknya belum melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti MPR dan DPD. Pernyataan ini menciptakan jurang persepsi yang dalam antara urgensi yang dirasakan para jenderal dan alur birokrasi yang berjalan di Senayan.
TERPOPULER
