Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyebut adanya tiga faktor yang menjadi masalah terkait penanganan sampah plastik di Indonesia.
Faktor tersebut menjadi krusial karena menurut Bima, Indonesia tidak akan menjadi negara maju pada tahun 2045 jika tidak berhasil menyelesaikan permasalahan sampah plastik.
Menurutnya, permasalahan sampah plastik itu adalah problem yang sangat kompleks. Hingga, Mantan Walikota Bogor itu menuturkan jika banyak kepala daerah yang enggan menyentuh masalah sampah plastik karena terlalu kompleks.
“Kalau ada satu masalah yang buat pusing kepala daerah selain ormas adalah masalah sampah, jadi banyak kepala daerah nggak sentuh karena samgat kompleks,” ujar Bima dalam pidatonya pada kegiatan Showcase Aspal Plastik di Jimbaran, Kabupaten Badung, Sabtu (5/7/2025).
Dia memaparkan jika salah satu faktornya adalah penanganan sampah plastik yang tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah.
Melainkan harus dieksekusi secara merata dari hulu ke hilirnya.
Bima juga menyebut banyak kepala daerah yang latah untuk menerapkan strategi untuk mengelola sampah plastik di daerahnya.
Dia menyebut latah karena tidak menerapkan strategi yang merata di hulu maupun hilir.
Dia mencontohkan upaya pemilahan sampah yang dilakukan dari rumah warga, namun tetap disatukan jenisnya di truk sampah.
Baca Juga: Tim Penyelam Akan Diturunkan ke Lokasi Bangkai Kapal KMP Tunu Pratama Jaya
Selain itu, ada juga problem ketika produk hasil pengolahan sampah plastik seperti paving yang akhirnya tidak terjual karena beragam masalah.
“Banyak sekali kepala daerah itu latah, memilah dan memilih (sampah) disosialisasikan. Betul di rumah dipilah, oleh armada pemkot di campur lagi ya jadi sama saja bohong,” paparnya,
“Ada lagi sudah berhasil di pilah-pilih masuk ke TPA, diolah jadi paving dan lainnya, tapi nggak ada yang beli,” imbuh Bima.
Karena itu juga dia mencontohkan upaya pengolahan sampah plastik yang tepat seperti menambah penggunaan aspal dari sampah plastik.
Dari data yang dihimpun Chandra Asri, sudah ada 120 kilometer jalan di Indonesia yang diaspal dengan aspal plastik pada tahun 2023.
Sementara, di Bali sudah ada jalan seluar 442 meter persegi yang menggunakan aspal yang sama.
Sehingga, Bima juga mendorong agar Bali semakin bisa menjadi percontohan untuk hal itu.
Bima menilai jika aspal plastik semakin masif digunakan, maka akan menekan biaya produksi lebih jauh.
Bahkan, dengan produksi yang masif tersebut, Bima menyebut bisa mengurangi sampah plastik di Indonesia mencapai 90 persen.
“Pulau Dewata surga dunia tetapi ada tantangan keseimbangan ekosistem, eksploitasi pariwisata, sampah plastik, laut dan lainnya,” papar dia.
“Saya senang inisiasi ini berlanjut terus, mudah-mudahan ini menjadi contoh kolaborasi penguatan sampah dari hulu ke hilir,” tambah Bima.
Selain itu, faktor yang disebutkan oleh Bima adalah belum adanya pengganti dari plastik yang sudah terbukti.
Dia menjelaskan sudah ada beberapa inovasi pengganti plastik yang dipromosikan tetap bisa terurai, namun nyatanya tetap tidak terurai seperti sampah plastik pada umumnya.
“Sampai hari ini belum ada yang proven (terbukti) terkait substitusi plastik menurut saya, ada beberapa produk tiba-tiba gak terurai juga tuh,” ujarnya.
Sementara, faktor lainnya adalah dikhawatirkan pengurangan produksi plastik dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Pasalnya, menurut Bima perekonomian Indonesia sudah terbentuk dengan banyaknya produk yang menambah jumlah plastik yang ada.
Jika tiba-tiba dikurangi, dia mengkhawatirkan hal tersebut dapat mengganggu perekonomian yang sudah terbentuk puluhan tahun.
“Kalau kita melakukan tindakan untuk mereduksi produksi plastik maka akan mengganggu keseimbangan perekonomian, nggak mudah karena ini bicara dapur, bicara sistem ekonomi yang sudah terbentuk puluhan tahun di negara kita,” ungkap dia.
Untuk berkontribusi dalam hal itu, Bima juga mengaku akan melakukan kajian untuk memfasilitasi penerapan produk hilirisasi sampah plastik ke daerah-daerah di Indonesia.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
