Suara.com - Sebuah video yang merekam momen canggung para tokoh pengkritik pemerintah viral di media sosial dan memicu perdebatan sengit. Pakar telematika, Roy Suryo, dan pengamat kebijakan publik, Said Didu, menjadi sorotan utama karena sikap mereka saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang.
Dalam video yang diambil pada acara peluncuran buku "Jokowi's White Paper" hari Senin (18/8/2025), Roy Suryo tertangkap kamera terlihat seperti tidak hafal dan harus menunduk melihat lirik lagu di layar ponselnya.
Sementara itu, Said Didu yang berdiri tak jauh darinya, memilih untuk tidak ikut bernyanyi dan hanya diam membisu sepanjang lagu dinyanyikan.
Momen ironis ini terjadi saat keduanya bersama tokoh lain seperti Rismon Sianipar dan dr. Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa berbaris di depan panggung.
Acara yang sedianya digelar di UC Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sendiri sempat diwarnai kendala, karena tidak mendapat izin hingga akhirnya harus dipindahkan ke sebuah coffee shop di lingkungan kampus tersebut.
Sikap Roy Suryo yang seperti kebingungan mencari lirik di ponsel dan Said Didu yang bungkam seribu bahasa langsung menjadi bulan-bulanan di dunia maya.
Banyak pihak menyayangkan sikap dua tokoh publik yang kerap berbicara atas nama nasionalisme, namun dianggap tidak menunjukkan penghormatan yang semestinya terhadap salah satu simbol negara paling sakral.
Bagi Roy Suryo, ini bukan kali pertama ia tersandung masalah serupa. Insiden ini seolah menjadi deja vu dari peristiwa pada Agustus 2013 silam.
Kala itu, ia juga menjadi sasaran cibiran publik karena salah menyanyikan lirik Indonesia Raya saat menghadiri sebuah pertandingan sepak bola di Sleman, Yogyakarta.
Kontroversi ini menjadi semakin tajam mengingat konteks acara tempat kejadian berlangsung. Buku "Jokowi's White Paper" yang mereka luncurkan merupakan sebuah karya setebal hampir 700 halaman yang ditulis oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa.
Buku tersebut berisi kumpulan dokumentasi dan analisis mereka dalam menelusuri dugaan ijazah palsu milik Presiden Jokowi.
Dengan menggunakan berbagai metode, mulai dari analisis digital forensik hingga Behavioral Neuroscience, buku itu sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat provokatif: skripsi Jokowi dinilai 99,9 persen palsu.
Kuasa hukum tim penulis, Ahmad Khozinudin, menegaskan bahwa menulis dan mempublikasikan buku bukanlah sebuah tindakan kriminal.
Ia menambahkan bahwa buku ini rencananya akan dicetak dalam berbagai versi, termasuk format e-book yang bisa diunduh gratis oleh masyarakat. Tim penulis juga mengklaim bahwa tujuan utama mereka adalah untuk membersihkan nama almamater mereka, Universitas Gadjah Mada.
TERPOPULER
