Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Gibran akan diberi tugas mengurusi persoalan di Papua, khususnya isu penegakan hak asasi manusia atau HAM.
Penugasan kepada Gibran dihembuskan di tengah isu upaya pemakzulan terhadapnya.
Terkait itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syahmengatakan diberikannya tugas kepada Gibran menjadi suatu hal yang menarik.
"Karena akan membuat Gibran memiliki kewenangan dalam cakupan tugas khusus itu, sekaligus memiliki resiko karena Wapres akan bertindak atas nama negara di saat Presiden masih berkuasa," kata Dedi saat dihubungi Suara.com, Selasa (8/7/2025).
"Ini memungkinkan akan ada dua kekuatan elite di Papua, antara Wapres dan Presiden," katanya menambahkan.
Di satu sisi Dedi melihat bahwa penugasan secara fungsional itu tidak dibutuhkan. Sebab sudah ada Menteri HAM, termasuk Menteri Dalam Negeri yang mengendalikan persoalan otonomi dan pemerintahan.
"Jika wakil presiden miliki surat kuasa bertugas khusus soal Papua, maka Menteri HAM, termasuk semua urusan yang terkait Papua akan melapor pada Wapres, ini potential membuat Wapres memiliki kekuasaan sendiri," jelasnya.
Dedi pun melihat ada nuansa politis dalam pemberian tugas khusus kepada Gibran.
"Untuk itu, bisa saja ada nuansa politis, di mana Prabowo menguji sekaligus menunjukkan keberpihakannya pada Gibran di tengah desakan pemakzulan," ujarnya.
"Atas nama tugas khusus itu, bisa saja Prabowo akan mengapresiasi sekaligus menambahkan kekuasaan di pundak Gibran," sambungnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto disebut sedang mempersiapkan penugasan khusus bagi Gibran untuk terjun langsung mengatasi salah satu pekerjaan rumah paling pelik bangsa ini: permasalahan di Tanah Papua.
Rencana ini bukan sekadar penugasan biasa. Gibran digadang-gadang akan dibuatkan kantor di Papua, memaksanya untuk bekerja jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta.
Secara resmi, narasi yang dibangun pemerintah adalah penugasan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meredam konflik menahun di Bumi Cenderawasih.
Informasi mengenai rencana strategis ini pertama kali diungkap secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
TERPOPULER
