Suara.com - Pemerintah tengah menggodok rencana 'luar biasa': menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk turun langsung mengatasi sengkarut masalah di Papua. Arahan ini disebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto, bahkan dengan wacana Gibran akan berkantor di Bumi Cenderawasih.
Disitat dari BBC Indonesia, rencana ambisius ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril, Rabu (02/07).
Namun, langkah ini langsung disambut dengan skeptisisme tajam. Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sembom, tanpa basa-basi mempertanyakan kapabilitas Gibran.
"Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil," cetus Sebby.
Bukan Hal Baru, Akankah Bernasib Sama?
Menugaskan wakil presiden untuk mengurus Papua bukanlah hal baru. Pada 2022, Ma'ruf Amin memegang mandat serupa sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Ma'ruf bahkan sempat berkantor selama lima hari di Papua pada Oktober 2023 untuk berdialog dengan berbagai tokoh.
"Tolong dengar aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka. Catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua," kata Ma'ruf Amin saat itu.
Namun, hasilnya dinilai belum signifikan. Kini, sorotan beralih ke Gibran, yang setelah dilantik belum pernah menginjakkan kaki di Papua sebagai wakil presiden. Kunjungan terakhirnya terjadi saat kampanye Januari 2024, di mana ia berjanji pemerataan pembangunan akan menjadi atensi utamanya.
"Akses konektivitas jalan-jalan desa, jalan nasional, apa pun itu, wajib di Tanah Papua," sambung Gibran kala itu.
Pembangunan Masif, Tapi Dialog Nihil
Pendekatan pemerintah di Papua selama ini terfokus pada pembangunan fisik dan keamanan, sebuah warisan dari era Presiden Joko Widodo. Jokowi tercatat telah 18 kali mengunjungi Papua, menggelontorkan triliunan dana Otsus, membangun Jalan Trans Papua, hingga memekarkan empat provinsi baru.
"Saya sampaikan bahwa pembangunan Indonesia sekarang bukan Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris, dan Tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan," papar Jokowi pada 2023.
Namun, pembangunan masif ini diiringi kritik tajam. Data menunjukkan deforestasi besar-besaran dan konflik yang tak kunjung padam. Laporan Auriga Nusantara menyebut periode pertama pemerintahan Jokowi menyumbang deforestasi paling banyak, hampir 300 ribu hektare hutan lenyap dalam rentang 2015-2019.
Pendekatan keamanan juga menghasilkan ribuan penangkapan dengan tuduhan makar dan gelombang pengungsian akibat konflik bersenjata. Bagi OPM, solusi satu-satunya adalah perundingan.
TERPOPULER
