Infografis
Sebab, hal itu sejalan dengan Pasal 51 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
"Yang berbunyi kalau gugatan itu sudah nyata merupakan upaya pembalasan, maka hakim wajib untuk menggugurkan gugatan yang ber-insinuasi SLAPP," tegasnya.
![Guru Besar IPB Prof Bambang Hero Saharjo menyampaikan persoalan kriminalisasi terhadap dirinya yang dilakukan PT KLM di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Konferensi pers tersebut digelar di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). [Suara.com/Yaumal]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/09/71713-guru-besar-ipb-prof-bambang-hero-saharjo.jpg)
Sebelumnya, gugatan terhadap Bambang dan Basuki berkaitan dengan keterangan mereka sebagai ahli perkara kebakaran hutan yang terjadi pada 2018 lalu.
Gugatan KLHK
Dalam perkara tersebut KLHK menggugat PT KLM ke PN Kuala Kapuas. Keduanya pun diminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi ahli dalam perkara tersebut.
Pada putusan yang dibacakan pada Mei 2019, hakim memenangkan gugatan yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam putusan hakim memerintahkan PT KLM membayar ganti rugi sebesar Rp 89 miliar, dan harus membayar biaya pemulihan senilai Rp 210 miliar.
Putusan PN Kuala Kapuas pun sudah berkekuatan hukum tetap. Sebab banding hingga peninjauan kembali yang diajukan PT KLM, seluruhnya telah ditolak.
Baca Juga: Dua Guru Besar IPB Digugat Rp364 Miliar karena Kesaksian di Sidang
