Infografis
Keenam, pengaturan komprehensif tentang upaya hukum. Lalu, ketujuh penguatan terhadap asas filosofi hukum acara pidana yang didasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, yaitu dengan menguatkan prinsip check and balances maupun pengawasan berimbang.
Lanjut yang ke delapan, penyesuaian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan Konvensi Antikekerasan Hak Politik dan Sosial UNCAC, dan peraturan perundang-undangan terkait HAM, perlindungan saksi dan korban, dan perkembangan dalam mekanisme praperadilan.
Kesembilan, upaya modernisasi hukum acara yang lebih mengedepankan prinsip cepat, sederhana, transparan dan akuntabel termasuk pemanfaatan teknologi informasi.
Kesepuluh, revitalisasi hubungan antara penyidik dan penuntut umum melalui pola koordinasi yang lebih baik dan setara.
Kebutuhan Revisi KUHAP
Habiburokhman juga membeberkan alasan kebutuhan revisi KUHAP. Pasalnya, aturan yang lama dinilai belum mampu melindungi hak warga negara di hadapan hukum.
Selain itu, peran advokat dalam melindungi seseorang dalam proses hukum sangat kecil sehingga terjadi intimidasi dan pelanggaran.
"Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan terhadap KUHAP agar aparat penegak hukum lebih terbuka, profesional, dan menghormati hak asasi manusia," katanya.
Ia juga memastikan, kalau Revisi KUHAP nanti tak akan menggeser hingga mengalihkan kewenangan aparat penegak hukum.
Baca Juga: KUHAP Direvisi: Apa yang Berubah? Habiburokhman Ungkap Fokus Utama DPR
Tapi, kata dia, Revisi KUHAP akan fokus implementasi keadilan restoratif, penguatan hak warga negara yang berhadapan dengan hukum sampai penguatan peran advokat.
"RUU KUHAP diharapkan akan memberi keseimbangan antara state atau negara dengan warga negara dalam proses hukum," kata dia lagi.
POV Pemerintah Soal Revisi KUHAP
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memaparkan sejumlah pandangan pemerintah terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ada 10 norma penguatan, kata dia, dalam KUHAP versi yang baru nanti.
Pria yang akrab disapa Eddy ini menyebut kalau KUHAP banyak kekurangannya.
Karena dalih itu, KUHAP dibutuhkan penyempurnaan dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
