Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menggeber sejumlah kebijakan baru pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di provinsi yang ia pimpin.
Dedi Mulyadi mengatur MPLS di Jabar bakal melibatkan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia atau TNI/Polri. Tak hanya itu, jam masuk para siswa juga dimajukan yakni pada 06.30 WIB.
Untuk pelibatan personel TNI/Polri sendiri kabarnya dilakukan untuk penanaman karakter kebangsaan. Dua aturan Dedi Mulyadi pada tahun ajaran 2025/2026 itu menjadi babak baru bagi siswa SMA/SMK/MA sederajat di Jabar.
Sesuai arahan Gubernur Dedi Mulyadi, gerbang sekolah akan dibuka pukul 06.30 WIB, dan di hari-hari pertama, para siswa baru akan disambut tidak hanya oleh guru, tetapi juga oleh anggota TNI dan Polri.
Peran TNI/Polri saat pelaksanaan MPLS sendiri yakni untuk memberikan materi bela negara selama MPLS berlangsung.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa penerapan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB untuk jenjang SMA/SMK akan dimulai serentak dengan pelaksanaan MPLS pada 14 Juli 2025.
Pada MPLS di Provinsi Jabar kali ini akan melibatkan personel TNI dan Polri untuk mendampingi siswa baru selama lima hari ke depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman mengatakan, pelibatan aparat saat MPLS di jabar bertujuan untuk pendidikan karakter, bukan militerisme.
Kata dia, setiap sekolah akan didampingi oleh 2 hingga 3 personel yang akan menyampaikan materi wawasan kebangsaan.
Baca Juga: Efek Kebijakan 50 Siswa di Jabar: Sekolah Swasta Terancam Kosong, DPR Desak Menteri Turun Tangan
"Kita kolaborasi dengan TNI. Jadi bukan militeristik, karena materinya materi bela negara, materi wawasan kebangsaan agar mereka punya tekad untuk menjemput masa depan," kata Herman usai rapat koordinasi dengan Kodam III Siliwangi dan Kodam Jayakarta.
Langkah ini merupakan bagian dari program "Gapura Panca Waluya" yang bertujuan untuk mencetak generasi muda Jabar unggul.
Dengan pendampingan ini, diharapkan siswa tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga terbangun jiwa patriotismenya.
"Jiwa kebangsaan akan muncul dan mereka akan satu tekad untuk jadi generasi Panca Waluya, generasi cageur, bageur, bener, pinter dan singer," ujarnya.
Terkait kebijakan jam masuk sekolah lebih pagi, Herman memastikan bahwa seluruh SMA/SMK yang berada di bawah kewenangan provinsi harus mulai menerapkannya sejak hari pertama MPLS.
Sementara untuk jenjang di bawahnya, seperti PAUD, SD, dan SMP, masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Untuk yang jadi kewenangan provinsi SMA, SMK, jelas dan tak ada persoalan, yang jadi kewenangan kabupaten/kota PAUD, SD, SMP, kami akan konsolidasikan dengan sekda dan kepala dinas setempat," ujarnya. (ANTARA)
