Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan tiga langkah penting bagi daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal. Ketiga langkah tersebut meliputi penerapan efisiensi anggaran, memperkuat peran sektor swasta, serta kemampuan kepala daerah dalam menangkap peluang realisasi program nasional yang digulirkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Mendagri pada acara Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025). Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan, daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, kapasitas fiskal yang kuat akan mendorong daerah lebih mandiri dan tidak bergantung pada transfer pusat.
Mendagri melaporkan, saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah di Kota Kendari pada Rabu (27/8/2025), ia menekankan pentingnya daerah memahami kondisi sosial masyarakat sebelum menyusun produk hukum dan kebijakan.
"Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang harus dipertimbangkan. Kemudian juga melakukan sosialisasi sebelum menerapkan, membuat kebijakan," ujar Mendagri.
Dalam konteks memperkuat kapasitas fiskal, ia menekankan agar daerah memeriksa dengan cermat anggaran supaya realisasinya betul-betul efisien dan tidak terjadi pemborosan. Apalagi, hal ini juga menjadi atensi serius dari Presiden Prabowo Subianto.
Mendagri menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh langkah efisiensi anggaran di daerah melalui penerbitan Surat Edaran (SE). Ia mengingatkan agar daerah memprioritaskan anggaran pada program yang berdampak langsung kepada rakyat.
Lebih lanjut, daerah juga perlu menyusun strategi peningkatan PAD yang tidak membebani rakyat, salah satunya dengan melibatkan sektor swasta. Dalam hal ini, Mendagri mempersilakan daerah berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang memiliki jejaring hingga ke daerah.
"Jadi saya sampaikan ke kepala daerah, tidak semua kepala daerah memiliki insting bisnis, Bapak. Jadi saya sampaikan [kepala daerah cukup mendengarkan dan] duduk saja, biarkan mereka yang bicara. Apa potensi daerah-daerah ini, daerah kita masing-masing,” kata Mendagri di hadapan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Daerah Jadi Fokus, Pemerintah Kurangi Transfer Pusat
Jika sektor swasta hidup, secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap peningkatan pajak daerah. Langkah ini dinilai tidak membebani rakyat. Lebih jauh, kepala daerah juga didorong memanfaatkan realisasi program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program strategis lainnya. Dengan memanfaatkan program tersebut, perekonomian daerah diyakini akan bergerak.
“Nah, salah satu yang kami kagum Pak, di Maluku Utara. Maluku Utara Gubernur Sherly Pak, kemarin juga menyampaikan kepada forum menggabungkan program MBG dengan program Koperasi Merah Putih. Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) sudah saya tahu, Pak Dadan sudah ke sana Pak,” katanya.
Dengan mengoptimalkan program tersebut, selain dapat mendukung realisasi program nasional, daerah juga akan memperoleh keuntungan yang dapat meningkatkan PAD. Mendagri berharap langkah serupa dapat diikuti oleh daerah lainnya.
Turut hadir dalam acara ini jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DPD RI, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi, serta para pengurus Apkasi dari seluruh Indonesia.
Usai acara, Mendagri mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau stan expo produk UMKM dari daerah. Selama peninjauan, Presiden dan Mendagri tampak berbincang dengan para pengelola stan UMKM.***
