Rocky Gerung Bongkar 'Pasar Gelap Keadilan': Petani Diusir, Kasus Tom Lembong dan Hasto Jadi Sorotan

Suara.com - Istilah 'Pasar Gelap Keadilan' atau 'Black Market of Justice' kembali menggema, kali ini dilontarkan oleh pengamat politik Rocky Gerung untuk menggambarkan betapa rusaknya sistem hukum di Indonesia.

Menurutnya, praktik lancung ini tidak hanya menyasar elite politik, tetapi juga rakyat kecil seperti petani yang terancam kehilangan tanah karena kerakusan korporasi.

Dalam sebuah diskusi panas di podcast bersama politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, pada Senin (14/7/2025), Rocky menelanjangi dua borok besar yang menurutnya saling berkaitan: ketidakadilan agraria dan manipulasi hukum untuk kepentingan politik.

Petani Tesonilo Jadi Korban, Negara Dituding Bela Korporasi

Rocky Gerung menyoroti kasus tragis yang menimpa petani di Tesonilo sebagai bukti nyata bagaimana negara kerap kali absen saat berhadapan dengan rakyatnya sendiri.

Ia menyebut pengusiran paksa yang terjadi adalah cermin dari keberpihakan aparat dan kebijakan yang lebih condong pada kepentingan korporasi raksasa.

"Petani kecil diusir dari tanahnya, sementara negara dituding lebih memihak korporasi dalam pemanfaatan lahan," tegas Rocky Gerung di podcast Deddy Sitorus TV. 

Lebih jauh, ia mencium adanya modus licik di balik pengambilalihan lahan yang seringkali dibungkus dengan narasi mulia seperti konservasi alam.

Rocky curiga, di balik topeng penyelamatan lingkungan, ada agenda bisnis tersembunyi untuk menyerahkan lahan tersebut kepada entitas bisnis baru seperti Agrinas.

"Ada kecurigaan bahwa pengambilalihan lahan oleh negara bukan untuk konservasi murni, melainkan untuk dialihkan ke Agrinas sebagai lahan bisnis baru," imbuhnya.

Fenomena ini, menurutnya, adalah bukti ketidakadilan struktural yang sistematis dan menyakitkan bagi wong cilik.

'Pasar Gelap Keadilan': Tom Lembong dan Hasto Jadi Contoh

Kritik Rocky tidak berhenti di isu pertanahan. Ia secara gamblang menuding adanya "Black Market of Justice" atau "pasar gelap keadilan" yang berjalan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Menurutnya, hukum kini telah menjadi alat tawar-menawar dan pemerasan politik.

Ia menunjuk kasus hukum yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai contoh konkret.

Rocky menilai proses hukum terhadap keduanya sarat dengan muatan politis ketimbang penegakan keadilan murni.

"Kasus hukum yang menimpa Tom Lembong dan Hasto dinilai sebagai upaya pemerasan politik, di mana tuntutan hukum tidak sejalan dengan bukti dan fakta persidangan," ungkap Rocky.

Baginya, tuntutan hukuman 7 tahun penjara bagi keduanya bukanlah angka yang muncul dari pertimbangan yuridis, melainkan sinyal dari kekuasaan yang ingin menghukum lawan politik yang dianggap tidak bersalah.

Ini adalah bentuk "dagang keadilan" di mana vonis bisa dipesan dan kebenaran bisa dinegosiasikan.

Isu Rasisme Memperkeruh Konflik Tanah

Rocky Gerung juga menambahkan lapisan lain dalam analisisnya, yakni adanya indikasi kuat isu rasisme yang membakar konflik agraria di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Pekanbaru.

Hal ini menunjukkan bahwa sengketa lahan bukan sekadar perebutan sumber daya ekonomi, tetapi telah merembet ke isu SARA yang sangat sensitif dan berbahaya.

Pernyataan-pernyataan keras dari Rocky Gerung ini menggarisbawahi tantangan besar dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi di Tanah Air.

Ketika tanah petani dirampas dan proses hukum diduga menjadi ajang pemerasan, kepercayaan publik terhadap negara berada di titik nadir.

Ini menjadi pekerjaan rumah raksasa bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa keadilan masih ada dan berlaku untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang berkuasa dan berduit.