REGIONAL:
Suara.com - Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Daerah (TP3D) Kabupaten Jember menegaskan pentingnya pajak sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua TP3D Jember, Dima Akhyar, dalam kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah bertajuk “Jember Mandiri, Lewat Pajak” yang digelar di Kecamatan Ambulu, Selasa (15/7/2025).
Dima menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sejumlah strategi terstruktur. Salah satunya melalui pendekatan digital dan penguatan edukasi publik.
Pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Ini adalah fondasi bersama untuk membangun Jember yang lebih maju dan mandiri,” ujarnya di hadapan para peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta perangkat kecamatan dan desa.
TP3D Jember saat ini fokus mendorong transformasi digital dalam pelayanan perpajakan. Dima menjelaskan bahwa digitalisasi pajak menjadi salah satu dari beberapa pilar kebijakan yang tengah diakselerasi, termasuk peningkatan kepatuhan dan pengawasan.
Kami sedang memperluas kanal pembayaran dan pelaporan pajak secara daring. Lewat sistem e-PBB dan e-BPHTB, masyarakat bisa membayar pajak dengan mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.
Transformasi digital tersebut, lanjut Dima, juga harus dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Masyarakat sekarang semakin kritis. Kita tidak hanya dituntut untuk menarik pajak, tapi juga untuk memastikan pengelolaannya benar dan transparan,” tambahnya.
Dalam forum sosialisasi tersebut, Dima menegaskan bahwa seluruh penerimaan pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan prioritas. PAD, menurutnya, akan diarahkan untuk membiayai sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.
Setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat adalah investasi jangka panjang untuk Jember. Ini gotong royong modern yang hasilnya bisa kita rasakan bersama,” ucap Dima.
Program konkret yang kini tengah berjalan mencakup pembangunan jalan, jembatan, perbaikan layanan kesehatan, pelatihan kerja bagi generasi muda, dan dukungan bagi UMKM lokal.
Sosialisasi ini juga mengedukasi warga mengenai jenis-jenis pajak daerah yang berlaku di Jember, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan pajak penerangan jalan.
Selain pajak, PAD Jember juga bersumber dari retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, hingga pendapatan lain seperti hasil kerja sama daerah dan jasa giro.
Dima menegaskan bahwa kemandirian fiskal menjadi target jangka panjang Pemerintah Kabupaten Jember, agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pusat.
Dengan PAD yang kuat, kita bisa merancang dan mengeksekusi pembangunan sesuai kebutuhan lokal dengan lebih cepat,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan menjadikan pajak sebagai budaya bersama demi kemajuan daerah.
Tanpa dukungan masyarakat, upaya ini tak akan berjalan maksimal. Mari kita ubah cara pandang kita tentang pajak,” tambahnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Jember, Hendra Surya Putra, turut menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah dalam optimalisasi pemungutan pajak, terutama pada sektor PBB dan BPHTB.
“Dua jenis pajak ini menyumbang sekitar 40 persen dari target pendapatan daerah. Kalau ini bisa kita optimalkan, maka anggaran daerah akan lebih stabil,” ujar Hendra.
Ia juga menyebut bahwa kolaborasi aktif antara kecamatan dan desa sangat dibutuhkan dalam proses pendataan dan edukasi warga. BPHTB, menurutnya, masih menjadi sektor yang belum tergarap maksimal.
“Kami terbuka untuk masukan dan laporan dari masyarakat. Jika ada kendala, silakan lapor. Kita benahi bersama,” pungkasnya. ***
TERPOPULER