Infografis
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima, menyarankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan hal yang mencerahkan bangsa. Bukan justru mengajak rakyat mikirkan hal tak perlu.
Hal itu ditegaskan Aria saat menanggapi soal pernyataan Jokowi yang menyatakan firasatnya soal ada kekuatan besar yang sengaja mengorkestrasi rentetan serangan hukum serta politik terhadap dirinya serta keluarga.
"Ya karena beliau itu tidak bisa disorot sebagai Pak Jokowi, dia adalah presiden ke tujuh. Presiden ketujuh ya. Yang mana dia juga pernah menjadi kepala pemerintahan dan kepla negara. Dan saat ini rakyat butuh tidak hanya seorang presiden tapi seorang pemimpin," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
"Rakyat jangan diajak ikut mikir pemimpinnya, rakyat jangan diajak mikir partai politiknya," sambungnya.
Ia mengatakan, rakyat kekinian sudah susah dengan isu pengangguran dan daya belinya melemah. Sehingga rakyat butuh dicerahkan.
"Tapi rakyat perlu ada suatu pencerahan harus apa ke depan dengan semakin banyaknya pengangguran. Rakyat harus apa dimana daya beli yg semakin tidak terjangkau," ujarnya.
"Harus apa mengatasi berbagai kendala kesulitan hidup ini dia butuh pemimpin. Entah itu kepala daerah entah itu DPR entah itu presiden tapi rakyat buruh pemimpin bukan hanya butuh seorang presiden atau kepala daerah atau ketua partai," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, rakyat jangan dibebankan dengan hal-hal yang tak perlu.
"Jadi jangan tambahkan rakyat mikir hal hal yang tidak perlu karena dia sudah cukup berat, termasuk keluh kesah antar pemimpin pemimpin ini," pungkasnya.
Baca Juga: Jokowi Curiga Agenda Besar di Balik Isu Pemakzulan Gibran: Benarkah Ada Upaya Pemisahan Kekuatan?
Sebelumnya, tensi politik nasional kembali memanas, dengan manuver mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi yang memberikan pernyataan pedas terkait berbagai kasus melibatkan dirinya setelah lengser.
Jokowi kini sudah secara terang-terangan menyatakan firasatnya soal ada kekuatan besar yang sengaja mengorkestrasi rentetan serangan hukum serta politik terhadap dirinya serta keluarga.
Hal itu ditegaskan Jokowi dari rumahnya, kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025).
Isu-isu seperti tuduhan ijazah palsu yang terus digulirkan hingga manuver pemakzulan terhadap putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dipandang Jokowi bukan sekadar kasus biasa.
"Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu, pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Senin (14/7/2025).
Menurut Jokowi, tujuan dari rentetan isu ini sangat jelas: sebuah upaya sistematis untuk merusak reputasinya dan menggerus citranya di mata publik.
