Suara.com - Di tengah panasnya polemik ijazah Jokowi, mantan kader PDIP, Beathor Suryadi tanpa ragu kembali melayangkan tudingan terkait isu ijazah Jokowi. Ia yakin lahirnya ijazah kontroversial itu adalah Pasar Pramuka, sebuah lokasi yang sejak lama dikenal sebagai pusat segala macam jasa, termasuk yang ilegal.
Dalam siniar di kanal YouTube Refly Harun Official, Senin (14/7/2025), Beathor dengan keyakinan penuh menyatakan, “Saya yakin 101% ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka.”
Menurut Beathor, yang mengaku telah menelusuri jejak dari Solo hingga Jakarta, pasar tersebut adalah pusat rekayasa dokumen di mana segalanya bisa dibuat.
“Apapun bisa dibikin situ. Katanya visa ke Amerika pun bisa dibuat di situ,” ucapnya, menggambarkan betapa lihainya para 'pengrajin' dokumen di pasar tersebut.
Tak berhenti di situ, Beathor menyeret nama seorang pejabat tinggi, Prof. Dr. Paiman Raharjo, yang disebutnya pernah memiliki kios di Pasar Pramuka hingga tahun 2002. Ia menuding Paiman mengenal jejaring "tim Solo" yang menjadi lingkaran inti Jokowi.
“Dia punya kios sampai 2002. Dia kenal enam orang tim Solo, timnya Jokowi,” katanya menegaskan.
Tudingan ini rupanya berbuntut panjang. Beathor mengungkapkan bahwa dirinya telah dilaporkan oleh Paiman ke polisi atas tuduhan pemerasan sebesar Rp15 juta. Namun, ia membantah keras tuduhan tersebut.
“Saya bukan pejabat, bukan preman, bukan pejabat hukum yang nakal. Bagaimana bisa saya memeras?” ujar Beathor.
Ia mengklaim uang itu adalah permintaan dukungan untuk sebuah kegiatan, bukan pemerasan.
Baca Juga: Jokowi Dinilai Mulai Panik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran, Termasuk Cemaskan Nasib Bobby?
“Saya bilang, ‘Yan, aku mau bikin kegiatan.’ Dia bilang, ‘Oke, Bang.’ Itu urusan personal,” tegasnya.
Beathor justru menyerang balik dengan mempertanyakan keabsahan gelar akademik Paiman.
“Dari info yayasan, S1-nya sekian tahun, S2-nya sebentar, lalu jadi profesor dalam waktu tidak sampai tiga bulan. Itu patut dipertanyakan,” katanya.
Ia juga mengkritik tajam KPU yang dinilainya lalai dalam melakukan verifikasi.
“KPU seharusnya mendatangi langsung kampus tempat kandidat belajar, mencocokkan arsip dengan dokumen. Jangan cuma percaya fotokopi,” ujarnya.
Sebagai solusi politik, Beathor menyarankan agar Jokowi mengakui dan meminta maaf kepada publik, serta menarik Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden.
“Jokowi harus minta maaf, dan Gibran sebaiknya mundur. Itu langkah terhormat.”
Mengenai laporan polisi yang kini menjeratnya, Beathor mengaku tidak gentar sama sekali. Sebagai aktivis yang mengaku pernah ditangkap tujuh kali di era Orde Baru, ia justru menyambut proses hukum ini sebagai ajang pembuktian.
“Alhamdulillah. Supaya semuanya jelas dan terbuka. Saya tidak takut,” ujarnya.
