Suara.com - Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencium adanya 'kekuatan besar' di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, kini menuai kritik tajam. Pengamat menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi memecah belah bangsa.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebut tudingan Jokowi itu tendensius dan tidak relevan. Menurutnya, ada dua alasan utama mengapa dugaan Jokowi soal 'kekuatan besar' itu keliru.
Pertama, soal isu ijazah palsu. Jamiluddin menegaskan bahwa para pemain yang mempersoalkan ijazah Jokowi adalah orang-orang yang sama sejak Jokowi masih berkuasa. Tidak ada kekuatan baru yang tiba-tiba muncul.
"Setelah Jokowi lengser, elemen yang mempersoalkan ijazah palsu tidak berubah. Pemainnya tetap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Mereka ini tetap konsisten dengan keyakinannya terkait ijazah Jokowi," kata Jamiluddin dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (16/7/2025).
Ia menilai, jika ada penambahan dukungan, itu murni karena simpati terhadap kegigihan Roy Suryo cs, bukan karena digerakkan oleh kekuatan besar.
"Kalau ada penambahan dukungan, itu semata karena melihat kegigihan Roy Suryo dan kawan-kawannya dalam mempersoalkan ijazah Jokowi. Mereka ini hanya memberi dukungan, bukan kekuatan besar yang menjadikan Roy Suryo dan kawan sebagai pion untuk merusak reputasi Jokowi," tuturnya.
Kedua, soal usulan pemakzulan Gibran yang digagas Forum Purnawirawan TNI. Jamiluddin menilai, menuding para jenderal purnawirawan ini digerakkan oleh kekuatan besar adalah sebuah kenaifan.
"Sebab, sebagai purnawirawan yang sudah sepuh umumnya sudah tidak punya ambisi politik lagi. Mereka ini hanya ingin bangsa dan negara ini berjalan dalam koridor hukum," kata Jamiluddin.
Menurutnya, menuduh para purnawirawan bisa disetir sama saja dengan meremehkan integritas mereka sebagai mantan prajurit.
"Sungguh naif kalau ada tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang dapat menyetir mereka. Ini terkesan meremehkan integritas purnawirawan TNI" kritiknya.
Jamiluddin pun mengingatkan, sebagai seorang mantan presiden, Jokowi seharusnya tidak melontarkan tuduhan serius tanpa bukti, karena hal itu bisa dinilai sebagai penyebaran rumor.
“Ini tentu sangat potensial memecah keutuhan bangsa,” pungkasnya.
TERPOPULER
