Taufik melayangkan kritik paling pedasnya pada penegakan hukum dan lembaga pengawas negara. Ia heran Polda Metro Jaya bisa memproses laporan dugaan pencemaran nama baik hanya berbekal fotokopi sebagai barang bukti.
"Kalau fotokopi itu, bisa enggak dibikin SPDP? Kan enggak bisa. Itu fatal," ujar Taufik.
Kekecewaannya memuncak saat membahas peran lembaga seperti Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM yang dinilainya mandul dan tidak berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.
"Kompolnas itu kantornya aja di Mabes Polri, itu kan cuma stempel doang. Begitu juga LPSK, Komnas HAM, itu kan tempat mencari kerja aja itu," cetus Taufik dengan nada tajam.
Menurutnya, lembaga-lembaga ini gagal menjadi oposisi yang menjaga marwah demokrasi.
Sikap KPUD Solo yang menolak membuka data pencalonan Jokowi sebagai wali kota dengan dalih perlindungan data pribadi juga tak luput dari kritik.
"Ini kan pejabat publik, seharusnya public expose," tegasnya, menyayangkan tafsir keliru atas penggunaan UU Perlindungan Data Pribadi.
