Dukung Rumah Sakit Asing Dibangun di Indonesia, DPR: Daripada ke Penang

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendukung rencana pemerintah mengizinkan rumah sakit asing berdiri di Tanah Air. Ia mengatakan rencana itu juga harus menjadi refleksi dalam pengelolaan rumah sakit dalam negeri juga kinerja para tenaga kesehatan.

Sebab, menurut Irma, banyak pasien Indonesia memilih berobat ke luar negeri karena sistem kesehatan nasional masih gagal memenuhi standar dasar seperti diagnosa yang tepat dan cepat.

Irna sendiri mengaku dirinya termasuk salah satu pasien yang terpaksa mencari pengobatan ke Malaysia karena tidak mendapatkan diagnosa akurat di dalam negeri, meski telah berobat di berbagai rumah sakit besar.

"Saya sendiri salah satu pasien yang suka berobat ke Penang. Karena dua kali saya mengalami sakit, penegakan diagnosa di Indonesia waktu itu masih belum bagus. Justru saya menemukan penyakit yang saya idap ketika saya berobat di Damansara Hospital, Malaysia," ungkap Irma dalam diskusi virtual, Senin (21/7/2025).

Menurut Irma, fenomena ini tidak hanya dialami dirinya, tetapi juga banyak pasien Indonesia lainnya yang secara rutin memadati rumah sakit-rumah sakit di Penang dan Singapura.

"Saya selalu ngobrol sama orang Indonesia yang membanjiri semua rumah sakit di Penang, Malaysia juga Singapura. Saya sering berkomunikasi dengan mereka kenapa berobat di sini dan ini menjadi poin penting bagi dokter kita maupun rumah sakit kita agar bisa bersaing secara profesional, kualitas baik," tutur kader partai Nasdem tersebur.

Namun, ia menegaskan bahwa kehadiran RS asing harus dijadikan cermin evaluatif, bukan sekadar solusi instan. Ia berharap, dokter dan tenaga medis Indonesia bisa memperbaiki kualitas pelayanan agar lebih kompetitif, terutama dalam aspek profesionalisme dan waktu konsultasi yang sering terlalu singkat.

"Dokter-dokter kita itu rata-rata hari ini visit (ke kamar pasien) 2-3 menit selesai. Kemudian yang melanjutkan (dokter) PPDS-nya. ini kan juga memang harus diperbaiki," kritiknya.

Ia menambahkan, kebijakan membuka pintu untuk RS asing tak boleh dilepaskan dari pembangunan sistem kesehatan nasional yang adil, merata, dan tidak diskriminatif. Artinya, kehadiran RS asing harus menjadi pemacu perbaikan sistem, bukan sekadar membuka pasar baru bagi korporasi luar negeri.