Suara.com - Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif untuk memimpin diskursus hak asasi manusia (HAM) di Asia Tenggara dengan menginisiasi pembentukan forum kerja sama para menteri ASEAN yang menangani isu HAM. Gagasan ini secara resmi disampaikan Menteri HAM RI, Natalius Pigai, dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keadilan Thailand, H.E. Pol. Col. Tawee Sodsong, di Bangkok.
Natalius menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah awal Indonesia untuk mengambil peran sentral dalam menyatukan visi dan merumuskan kebijakan bersama di tingkat regional.
“Sebagai yang pertama di ASEAN memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia, maka kami mengambil inisiatif untuk mengajak para menteri bergabung dalam suatu wadah bersama. Langkah ini kami mulai dengan Thailand dan akan berlanjut dengan negara-negara ASEAN lainnya,” kata Natalius dalam keterangannya, Senin (21/7/2025).
Menurut Natalius, forum ini krusial karena hampir semua negara ASEAN menghadapi tantangan serupa, mulai dari isu relasi bisnis dan HAM, lingkungan, pembangunan, hingga masalah migrasi dan keadilan. Sebuah wadah bersama akan menjadi platform strategis untuk mengoordinasikan langkah-langkah regional.
“Jika wadah ini terbentuk, kita bisa menyamakan persepsi, merumuskan visi bersama, dan menyatukan langkah untuk sama-sama membangun peradaban HAM. Dan Indonesia tentu menjadi pemimpinnya, baik di kawasan, regional, maupun global,” tegasnya.
Roadmap dan Respons Positif
Pemerintah Indonesia telah menyusun roadmap untuk merealisasikan gagasan ini. Setelah Thailand, kunjungan serupa akan dilakukan ke Laos, Kamboja, Vietnam, dan negara-negara anggota lainnya, dengan target pertemuan perdana para menteri HAM ASEAN dapat digelar di Jakarta pada tahun 2026.
“Tahun ini, inisiatif akan kita sampaikan ke semua menteri terkait. Tahun depan, kita bisa merancang pertemuan di Jakarta. Artinya, Indonesia akan jadi tuan rumah sekaligus inisiator,” ujar Natalius.
Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari Menteri Keadilan Thailand, yang mengapresiasi langkah maju Indonesia dengan membentuk Kementerian HAM di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: RI Kena Tarif 19% AS: Untung atau Buntung? Ini Fakta yang Bikin Tercengang!
“Indonesia sudah punya langkah maju. Kami akan menindaklanjuti hal tersebut melalui departemen Hak Asasi Manusia di Kementerian Keadilan kami,” respons Tawee Sodsong.
Langkah Indonesia ini juga sejalan dengan seruan Presiden Dewan HAM PBB yang mendorong negara-negara ASEAN untuk memperkuat persatuan dalam memajukan pembangunan HAM secara kolektif di kawasan.
