Tom Lembong Mau Banding, Tapi Bisa Kena Lebih Berat?

Suara.com - Langkah hukum baru diambil mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi impor gula.

Melalui tim kuasa hukumnya, Tom resmi menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Tipikor Jakarta.

Namun, strategi ini menuai sorotan karena dinilai penuh risiko hukum.

Kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa kliennya tidak akan menerima vonis bersalah dalam bentuk apa pun, tak peduli seberat atau seringan apa hukumannya.

"Iya, sudah diputuskan kita akan banding hari Selasa," kata Ari kepada wartawan, Senin, 21 Juli 2025.
"Dihukum satu hari saja, Pak Tom akan banding," tegasnya.

Vonis yang jadi titik awal polemik ini dijatuhkan pada Jumat, 18 Juli 2025.

Saat itu, Majelis Hakim yang diketuai Dennis Arsan Fatrika menyatakan Tom Lembong terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian izin impor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk periode 2015–2016.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara 4 tahun dan enam bulan," ucap hakim Dennis dalam putusan.

Selain hukuman badan, Tom juga dikenai denda sebesar Rp 750 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Sementara itu, jaksa sebelumnya menyebut kerugian negara akibat perbuatannya mencapai Rp 515,4 miliar.

Namun, keputusan banding ini tidak luput dari kritik.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, memandangnya sebagai langkah dilematis yang bisa berujung kontra-produktif.

Ia meragukan peluang banding bisa memperingan hukuman, bahkan sebaliknya, bisa memperberat.

"Saya yakin kubu Tom dilematis juga, apa yakin lebih ringan, lepas bahkan bebas? Jangan-jangan lebih berat, sebab minimal hukumannya 4,5 tahun penjara," kata Yudi kepada Suara.com.

Yudi juga menilai bahwa vonis 4,5 tahun — lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mencapai 7 tahun — bisa jadi merupakan kode diam-diam dari hakim agar perkara segera selesai tanpa naik banding.

"Vonisnya lebih ringan 2/3 lebih dikit dari tuntutan 7 tahun sehingga jaksa nggak wajib banding, menurut saya hakim seolah ingin Tom nerima biar selesai urusan, sebab Tom Lembong kalau tidak ada aral melintang 3 tahun bisa bebas bersyarat," ungkapnya.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa menegaskan bahwa tindakan Tom memberikan izin impor GKM kepada perusahaan gula rafinasi, yang seharusnya tidak berhak mengolah GKM menjadi Gula Kristal Putih (GKP), merupakan pelanggaran fatal terhadap regulasi.

"Mengimpor Gula Kristal Mentah (GKM) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM)...," ucap jaksa dalam persidangan.

Jaksa juga menyoroti bahwa penunjukan perusahaan swasta, bukan BUMN, oleh Tom Lembong dianggap sebagai penyebab utama kerugian negara.

Seharusnya, kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, bukan justru memberi peluang bisnis pada segelintir pihak.

Kini, pilihan banding yang ditempuh Tom membuka babak baru yang bisa saja memperpanjang drama hukumnya — atau justru berakhir dengan konsekuensi lebih berat.

Yang jelas, pertaruhan ini bukan sekadar soal memperjuangkan nama baik, tetapi juga soal memperhitungkan segala risiko dalam arena hukum yang tidak selalu dapat diprediksi.