Respons Kritik BEM FH Unes, Habiburohkman Ngaku Tergelitik RKUHAP Dianggap Kemunduran

"Terkait penyidikan ya, menurut kami di RKUHAP ini, ini akan menempatkan kepolisian dengan istilah penyidik utama itu menjadi seperti super power gitu," kata Isnur dalam rapat. 

Ketentuan itu, kata Isnur tercantum dalam Pasal pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) Revisi KUHAP. 

Menurutnya, dalam ketentuan itu kewenangan penyidik Polri sebagai penyidik utama akan mensubordinasi penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan hukum. 

"Seperti PPNS bea cukai, PPNS pajak, PPNS komdigi, PPNS perhutanan, PPNS lingkungan hidup dan juga di wilayah yang strategis ya narkotik, lingkungan, kehutanan, perikanan wajib berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dlm upaya paksa," ujarnya. 

"Menurut kami dalam banyak kasus pimpinan itu akan menghambat efektivitas penyidikan berbasis keahlian teknis dan tentu ini bertentangan dengan prinsip koordinasi fungsional supervisi penuntut umum serta pengawasan pengadilan," sambungnya. 

Untuk itu, kata dia, KUHAP baru seharusnya memperkuat pengawasan dan check and balance, bukan justru menambah kewenangan Polri. 

"Karena makin besar kewenangannya dia, semakin sulit mengawasi oleh kelembagaan," pungkasnya. 

Sebelumnya, Komisi III DPR RI diagendakan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka memberikan masukan terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025). 

Komisi III mengundang sejumlah organisasi advokat di Indonesia diantaranya PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang terbagi tiga, kemudian AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia), IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia). 

Kemudian SPI (Serikat Pengacara Indonesia), AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia), APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia), KAI (Kongres Advokat Indonesia), PPKHI (Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia) dan terakhir FERARI. 

RDPU ini bakal dihadiri langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengaku hadir hanya untuk memastikan adanya partisipasi publik terkait Revisi KUHAP. 

"Lah ini kan ada pimpinan Komisi 3, saya cuma apa namanya, ngecek persiapan RDPU RDPU tentang partisipasi publik yang dalam setiap penyusunan perundang-undangan pada saat ini di DPR, partisipasi publiknya harus banyak," kata Dasco ditemui jelang masuk ke Ruang Rapat Komisi III DPR RI. 

Menurutnya, sekali-sekali harus dicek pelaksanaan RDPU terutama soal Revisi KUHAP. 

"Ini dalam rangka itu, ya sekali-sekali kita ngecek pelaksanaannya," katanya. 

Sementara itu, Komisi III DPR RI juga nantinya akan menggelar RDPU dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait Revisi KUHAP.