Lewat Contract Farming, Pemprov DKI Penuhi Kebutuhan Pangan Jakarta

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Ibu Kota.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah lewat program kerja sama dengan daerah lain penghasil pangan alias contract farming.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung belum lama ini telah meneken kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, khususnya di bidang pertanian.

Pramono menyambut baik kolaborasi antardaerah sebagai upaya bersama menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan.

Menurutnya, hal ini dapat memperkuat hubungan kemitraan guna mendukung program Asta Cita dalam swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Ini juga sekaligus membuka peluang baru bagi para petani di Karawang untuk semakin meningkatkan produksi serta kesejahteraannya," ucapnya.

Pramono menjelaskan, nantinya panen dari 150 hektare lahan di karawang akan menghasilkan 20 ton beras yang akan diproses di pabrik milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya di Subang, Jawa Barat.

Sementara itu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian Pemprov DKI Jakarta karena telah berkolaborasi dengan Karawang, khususnya dalam memperkuat ekosistem ketahanan pangan. Ia mengharapkan adanya ekspansi kerja sama di bidang lain agar dapat memperkuat hubungan antardaerah.

“Alhamdulillah, para petani kami tadi juga diberikan bantuan alat pertanian, seperti traktor. Jadi, kami ucapkan terima kasih, Pak Gubernur. Mudah-mudahan nanti juga kami akan melakukan ekspansi terhadap resi gudang. Maka, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, tentunya kami menghaturkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” kata Aep.

Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh besarnya kebutuhan beras yang tidak seimbang dengan luas lahan sawah di DKI Jakarta, yakni sekitar 400 hektare. Padahal, kebutuhan beras di DKI Jakarta pada 2025 mencapai 2.580 ton per hari dan secara tahunan sebesar 941.791 ton.

Tahun ini, Food Station menargetkan kerja sama contract farming di lahan seluas 7.500 hektare yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Khusus untuk Kabupaten Karawang, target penanaman berada di lahan seluas 589 hektare dengan jumlah panen hingga akhir tahun sebanyak 1.546 ton.

Tak hanya di luar daerah, kerja sama contract farming juga dilakukan dengan Gabungan Kelompok Tani Rorotan Jaya di lahan seluas 235 hektar di Rorotan, Jakarta Utara.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, kerja sama contract farming ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden dan Gubernur DKI Jakarta untuk mewujudkan swasembada pangan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.

“Sebagai tindak lanjutnya Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk melakukan intensifikasi atas lahan-lahan pertanian yang ada di DKI Jakarta melalui Dinas KPKP,” ujar Eli.

Menurutnya, Jakarta sebagai ibu kota memiliki lahan baku sawah seluas total 414 hektare di tiga wilayah yakni, Jakarta Utara yang paling luas mencapai 341 hektare, Jakarta Barat seluas 45 hektare dan Jakarta Timur 28 hektare.

Ia menyampaikan, terkait lahan persawahan yang masih ada di Jakarta ini bisa dikembangkan untuk Agro Wisata terlebih Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan sudah mengusulkan agar anak sekolah boleh memilih eskul untuk lingkungan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menyebut program contract farming penting untuk dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Jakarta.

"Contract Farming penting dan perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu bentuk upaya penyediaan bahan pangan untuk warga Jakarta karena DKI Jakarta memiliki keterbatasan lahan pertanian," ujar Hasudungan kepada Suara.com, Selasa (22/7/2025).

Ia menyebut, selain Karawang, program ini sudah dilakukan bersama dengan pemerintah daerah lainnya.

"Contract Farming sudah dilakukan di beberapa provinsi antara lain Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Contract farming dapat dilakukan dengan provinsi-provinsi lain yang surplus produksi pangan dan secara analisa usaha tani membawa keuntungan ekonomi bagi mitra kerja sama," tuturnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai pentingnya menjalankan program contract farming secara inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, Pemprov DKI harus memastikan pelibatan warga Jakarta dalam rantai pengelolaan pangan, terutama dari kalangan masyarakat kurang mampu.

"Program ini bagus, inovatif, tapi jangan hanya menggandeng petani dari daerah lain. Warga Jakarta juga harus dilibatkan agar mereka turut merasakan manfaatnya," ujar Trubus Rahadiansyah saat dihubungi Suara.com.

Trubus juga menekankan pentingnya pengawasan anggaran karena program ini menyedot dana yang tidak sedikit. Ia menyebut DPRD DKI Jakarta perlu turut aktif mengawal agar anggaran tidak membengkak dan pelaksanaan program tetap efisien.

“Karena ini kebijakan dengan anggaran besar, maka pengawasan harus ketat. Jangan sampai ada pemborosan. Harus jelas juga apakah pembiayaannya murni dari Jakarta atau ada kontribusi dari daerah mitra,” katanya.

Ia juga mendorong Pemprov memanfaatkan lahan-lahan tidur di Ibu Kota yang bisa diubah menjadi lahan pertanian produktif.

"Tanah-tanah kosong, termasuk yang di pinggir sungai atau yang dikuasai perusahaan-perusahaan besar, harus dimanfaatkan. Pemprov bisa bekerja sama dengan pemiliknya agar bisa ditanami, bahkan secara vertikal,” tutup Trubus. ***