Suara.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons kabar kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang menyertakan klausul transfer data pribadi.
Ia menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan, mengisyaratkan bahwa belum semua detail telah final.
"Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus," kata Prabowo di JICC usai menghadiri Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (23/7/2025) malam.
Jawaban singkat Presiden ini muncul setelah Istana Kepresidenan, melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, memberikan penjelasan yang lebih mendetail untuk meredam kekhawatiran publik.
Hasan menegaskan bahwa pertukaran data dilakukan secara terbatas dan untuk tujuan keamanan.
"Jadi kalau barang tertentu itu dipertukarkan, misalnya bahan kimia, itu kan bisa jadi pupuk ataupun bom. Gliserol sawit itu kan juga bisa jadi bahan bermanfaat ataupun jadi bom."
"Pertukaran barang seperti ini, butuh namanya pertukaran data supaya tidak jadi hal-hal yang di belakang nanti jadi produk yang membahayakan," kata Hasan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Hasan memastikan bahwa setiap prosesnya akan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
"Jadi kita hanya bertukar data berdasarkan Undang-Undang Data, Perlindungan Data Pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin menjaga data pribadi. Itu juga dilakukan dengan berbagai negara, dengan Uni Eropa dan segala macam. Kira-kira begitu," tegasnya.
Sebelumnya, isu ini sempat memicu kebingungan setelah Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, tampak belum mengetahui detail kesepakatan tersebut.
Ia berulang kali menyatakan perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan menko perekonomian, saya belum tahu persisnya topiknya apa tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dulu," kata Meutya.
Sementara itu, Menko Airlangga selaku ketua tim negosiasi hanya memberikan komentar singkat yang mengonfirmasi adanya mekanisme pertanggungjawaban.
"Itu sudah, tranfers data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab," kata Airlangga.
Sebelumnya diberitakan, Gedung Putih pada 22 Juli 2025 mengumumkan kesepakatan perdagangan baru dengan Indonesia.
TERPOPULER
