Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat upaya pemberdayaan. Meski kekinian angka kemiskinan berhasil turun.
Orkestrasi pemberdayaan yang dilakukan Kemenko PM, kata Cak Imin, bertujuan mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri.
Hal tersebut disampaikan Menko Muhaimin merespons rilis profil kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun sebesar 0,20 juta orang dibandingkan September 2024.
"210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera," kata Cak Imin dalam keterangannya diterima Suara.com, Jumat (25/7/2025)
Ia menjelaskan, upaya pemberdayaan turut akan difokuskan terhadap 2,38 juta orang yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem.
Angka tersebut, berdasarkan data BPS, berhasil turun 0,40 juta orang dibandingkan September 2024.
Lebih lanjut, ia menjelaskan upaya pemberdayaan terus dilakukan dengan mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga sebagaimana amanat Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan Kementerian/Lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai," katanya.
Berdasarkan Inpres tersebut, menurutnya, model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kerja sama dengan swasta/perusahaan untuk optimalisasi program tanggung jawab sosial (CSR) berdampak.
Baca Juga: Fenomena 'Rojali' Hantui Mal: BPS Ungkap Kelas Rentan Tercekik, Orang Kaya Ikut 'Ngerem' Belanja!
Tak hanya itu, Ketua Umum PKB ini menyatakan angka kemiskinan terbaru ini akan menjadi landasan data bagi Kemenko PM dalam mengorkestrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, pengambilan kebijakan berbasis data krusial agar upaya pengentasan kemiskinan, utamanya pengurangan kantong kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, berjalan tepat sasaran.
"Data akan terus kami jadikan acuan dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan efektif," ujarnya.
"Sebagai tindak lanjut di bawah amanat Inpres 8 tahun 2025, kami terus memperkuat upaya pemberdayaan di tingkat desa yang kini masih dalam. Juga mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan, untuk terus mencapai masyarakat berdaya," sambungnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 mencapai 2,38 juta jiwa.
Angka ini mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi sinyal positif keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem pemerintah.
