Antrean Pelabuhan Ketapang Kian Parah, Pemprov Jatim Minta Aktifkan Pelabuhan Jangkar

Suara.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah bersurat kepada Kementerian Perhubungan untuk mengatasi antrean panjang yang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Gubernur meminta adanya penambahan armada kapal serta pengaktifan kembali Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai solusi alternatif untuk mengurai kepadatan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Nyono, mengonfirmasi bahwa surat permohonan tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur pada Sabtu (26/7/2025) malam dan akan segera dikirimkan pada Senin. Namun, ia juga menyatakan bahwa komunikasi awal sudah dilakukan melalui pesan singkat kepada Dirjen Hubungan Laut (Hubla) dan Direktur Transportasi ASDP.

“Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp," kata Nyono.

Selain meminta penambahan kapal, Gubernur Khofifah juga mengusulkan pengaktifan kembali Pelabuhan Jangkar sebagai alternatif. Menurut Nyono, Pelabuhan Jangkar dapat digunakan untuk memecah kepadatan di Ketapang, khususnya dengan memilah truk bertonase 40 ton ke bawah untuk dilewatkan melalui pelabuhan tersebut. Namun, hal ini memerlukan penambahan kapal feri berkapasitas besar untuk rute Jangkar-Gilimanuk.

Penyebab Antrean dan Solusi yang Ditawarkan Pemprov Jatim

Nyono menjelaskan bahwa antrean panjang di Pelabuhan Ketapang adalah imbas dari penurunan drastis jumlah kapal yang beroperasi. Pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025, dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi. Penurunan armada ini merupakan hasil evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.

Kondisi diperparah dengan adanya pembatasan kapasitas pada kapal-kapal yang masih beroperasi. Kapal-kapal jenis LCT (Landing Craft Tank) yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan kini hanya diizinkan mengangkut lima unit kendaraan. Hal ini disebabkan oleh penyesuaian beban dan panjang pintu rampa kapal. Akibatnya, truk-truk bertonase berat harus menunggu lebih lama, menyebabkan antrean mengular hingga puluhan kilometer.

Meski pengelolaan Pelabuhan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry dan otoritas keselamatan di bawah Syahbandar Tanjungwangi, Pemprov Jatim merasa perlu bertindak karena masalah ini sangat memengaruhi arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur.

"Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang bisa beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi Surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub," tegas Nyono, dikutip dari Antara pada Minggu (27/7/2025).

Pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk mendesak percepatan respons atas surat Gubernur.

Dengan langkah ini, diharapkan solusi segera dapat diterapkan untuk memulihkan kelancaran arus penyeberangan dan meminimalkan kerugian ekonomi akibat antrean yang berkepanjangan.