Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B Najamudin meresmikan Kantor DPD RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, kantor ini tidak hanya untuk mendukung kegiatan administratif anggota, tetapi juga difungsikan sebagai rumah aspirasi rakyat daerah, yang membuka ruang komunikasi langsung antara senator dan masyarakat.
“Ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol penguatan peran DPD RI dalam menyuarakan aspirasi daerah secara konstitusional,” ujar Sultan.
Pada kesempatan itu, ia sempat menyoroti praktik pengoplosan beras yang terjadi di sejumlah wilayah, dan menyebut bahwa tindakan tersebut sebagai bentuk kecurangan yang mengancam kepercayaan masyarakat serta kestabilan sistem distribusi pangan nasional.
“Beras adalah komoditas pangan strategis yang dikendalikan negara dalam produksinya. Maka, kasus beras oplosan ini mencederai kepercayaan publik dan mengancam integritas sistem pangan nasional,” tegas Sultan.
Sultan mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan dalam membongkar jaringan pelaku, namun ia mendorong adanya pengawasan lebih ketat melalui pembentukan tim verifikasi mutu beras serta penempatan pengawas pemerintah di setiap pabrik penggilingan swasta.
Ia mengusulkan agar ada dua pengawas pemerintah yang ditempatkan di setiap pabrik penggilingan beras swasta guna mencegah manipulasi kualitas dan takaran produk.
“Kalau tidak diawasi dengan ketat, keberhasilan swasembada beras kita bisa dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ini soal mutu, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas harga,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kantor DPD RI di Surabaya berdiri di atas lahan hibah seluas 2.000 meter persegi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dibangun dalam waktu relatif singkat, hanya enam bulan, dengan total luas bangunan 1.714,6 meter persegi dan terdiri dari dua setengah lantai.
Baca Juga: Koperasi Desa Merah Putih Jadi Solusi Permanen Atasi Beras Oplosan
Sultan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPD RI periode sebelumnya, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang telah meletakkan dasar komunikasi dengan Pemprov Jatim sehingga pembangunan kantor dapat terealisasi.
“Tanpa ikhtiar Bapak La Nyalla, proses yang kita saksikan hari ini mungkin tidak akan berjalan sebaik ini,” lanjut Sultan.
La Nyalla sendiri menegaskan bahwa hibah lahan ini adalah bentuk nyata dukungan Pemprov Jatim terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan DPD RI. Ia menyampaikan bahwa keberadaan kantor ini menjadi pemacu semangat bagi senator asal Jatim untuk bekerja lebih maksimal.
Gubernur Khofifah dalam sambutannya mengatakan, kantor perwakilan ini adalah wujud penguatan sinergi kelembagaan pusat dan daerah. Ia berharap gedung ini dapat menjadi pusat lahirnya ide dan pemikiran strategis untuk pembangunan wilayah.
“Kantor ini bukan hanya menjadi simbol pelayanan publik yang lebih dekat, tetapi juga ruang sinergi untuk merumuskan solusi nyata bagi daerah dan bangsa,” ujar Khofifah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. H. M. Iqbal menuturkan bahwa kantor ini dilengkapi dengan ruang kerja senator, fasilitas pelayanan masyarakat, ruang rapat, dan ruang dialog publik.
