Suara.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tak tinggal diam usai kliennya divonis 3,5 tahun penjara. Mereka secara terang-terangan menuding majelis hakim telah 'membelokkan' fakta hukum dan secara tidak konsisten menggunakan keterangan saksi kunci untuk menjerat Hasto.
Salah satu kuasa hukum Hasto, Febri Diansyah, mengungkap bahwa komunikasi antar bawahan Hasto di WhatsApp sengaja dibingkai seolah-olah semua atas persetujuan dan arahan sang Sekjen. Padahal, faktanya di persidangan sangat berbeda.
"Padahal jelas sekali dalam proses persidangan, Saiful Bahri itu bilang dan mengakui Saiful Bahri dan Donny Tri Istiqomah yang membuat seluruh skenario suap terhadap KPK tanpa arahan dari Pak Hasto, tanpa perintah dari Pak Hasto dan tanpa laporan Pak Hasto," tegas Febri usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Febri lantas mempertanyakan logika hakim yang serta-merta menganggap tindakan bawahan menjadi tanggung jawab atasan, padahal tidak ada bukti perintah atau persetujuan.
"Bagaimana mungkin tindakan bawahan bisa langsung dianggap sebagai tanggung jawab atasan, tanpa adanya bukti persetujuan?” tanya Febri.
Lebih jauh, Febri juga menyoroti bagaimana hakim dinilai tidak konsisten dalam memperlakukan kesaksian Saiful Bahri. Menurutnya, hakim seolah hanya mengambil potongan keterangan yang memberatkan Hasto, dan mengabaikan bagian lain yang justru meringankannya.
"Majelis Hakim kami lihat tidak cukup konsisten, ada keterangan-keterangan Saiful Bahri sepotong diambil hanya untuk memuatkan argumentasi tuduhan terhadap terdakwa," ujar Febri.
Ia juga mengungkap adanya pembelokan fakta terkait dana penghijauan di PDIP, yang dalam persidangan coba dikaitkan dengan dana suap.
Seperti diketahui, Hasto Kristiyanto dinyatakan bersalah dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan divonis 3 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 250 juta. Hasto terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
TERPOPULER
