Namun, tanah itu nantinya tidak bisa dijual atau dialihkan kepemilikannya. Dia menuturkan jika masyarakat yang ingin tanah dengan kepemilikan pribadi bisa masuk ke lokasi transmigrasi yang sudah disiapkannya.
“Kami sampaikan alangkah baiknya apabila masyarakat yang memang sudah turun temurun di sana itu diberikan ruang utk mengajukan haknya dalam konteks kepemilikan tanah komunal, jadi dimiliki bersama,” tutur dia.
Iftitah mengungkap jika pihaknya sudah menyiapkan 100 hektare tanah di Tanjung Banon, 300 hektare di Batam, dan 400 hektare di Rempang dan Galang. Penyediaan tanah itu juga dikerjakan bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Seperti yang diberitakan sebelumnya di suara.com, warga Pulau Rempang mengadukan konflik tersebut kepada Komnas HAM. Komnas HAM lalu mengadakan pertemuan dengan Menteri Imigrasi untuk membahas hal tersebut.
Dalam pertemuan itu juga, Wakil Ketua Bidang Pengaduan Komnas HAM, Prabianto Mukti Prabowo meminta kepada Iftitah agar program transmigrasi dapat tetap dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan.
Dia mengingatkan agar tidak ada paksaan dalam pelaksanaan program itu.
“kami berharap program ini dapat dijalankan tanpa unsur paksaan atau kekerasan, serta tetap menghormati nilai-nilai HAM,” ujarnya.
Sementara Iftitah dalam kesempatan itu juga menjamin jika programnya tidak akan menggusur warga lokal.
Hal tersebut adalah dampak dari laporan penggusuran yang menggunakan kekerasan yang dialami warga setempat.
Baca Juga: Gibran Pantau Karhutla Riau, Terima Laporan Modus 'Tipu-tipu' 51 Tersangka Pembakar Hutan
Selain itu, Iftitah juga mengungkap jika ada sejumlah masyarakat juga yang setuju untuk direlokasi. Ada sekitar 436 kepala keluarga yang siap untuk direlokasi.
Sebanyak 107 kepala keluarga sudah tinggal di hunian sementara, sementara 125 kepala keluarga sudah berada di hunian tetap.
Kontributor : Putu Yonata Udawananda
