Rentetan kasus kebocoran data—mulai dari data kependudukan, pemilih, hingga asuransi kesehatan—menjadi bukti nyata bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa penegakan hukum yang tanpa kompromi dan infrastruktur keamanan yang kokoh.
Di tengah realitas ini, data pribadi WNI telah lama menjadi komoditas ilegal yang diperjualbelikan oknum kepada pihak asing.
Ironisnya, saat negara gagal melindungi data dari pasar gelap, kini muncul wacana untuk mentransfernya secara resmi dengan imbalan keuntungan ekonomi.
Kebijakan penurunan tarif 19 persen dari AS, yang berpotensi menjadi "pemanis" kesepakatan di era pemerintahan Prabowo, menempatkan warga dalam posisi dilematis.
Apakah keuntungan ekonomi ini sepadan dengan menyerahkan kunci data pribadi kepada negara lain, dengan jaminan dari figur yang kredibilitasnya tengah dipertanyakan oleh rakyatnya sendiri?
