-
15:42 WIBKominfo Berambisi Jadi Otoritas PDP, Pakar: Yang Diawasi Kok Jadi Pengawas Juga?
RUU PDP masih menggantung di DPR. Pemerintah ngotot ingin Kominfo jadi otoritas PDP. Sementara DPR ingin otoritas independen.
Selengkapnya -
14:31 WIBNasib RUU PDP Belum Jelas, Kominfo: Kami Masih Tunggu Kelanjutan Pembahasan di DPR
Kominfo ingin otoritas pelindungan data pribadi melibatkan pemerintah, bertolak belakang dengan DPR dan masyarakat sipil yang ingin otoritas independen.
Selengkapnya -
06:50 WIB
Urgensi RUU PDP dan Pengawasan Independen yang Ketat
Pembahasan RUU PDP masih berlangsung di DPR.
Selengkapnya -
15:30 WIBUndang Undang Perlindungan Data Pribadi Bisa Lindungi Warga dari Bahaya Pinjaman Online
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat memberi kejelasan hukum
Selengkapnya -
16:58 WIBRUU PDP Masih Deadlock, BEM KM UGM Desak agar Segera Disahkan
Ketua BEM KM UGM Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah seharusnya menjabarkan secara gamblang definisi data pribadi.
Selengkapnya -
01:53 WIBHarus Ada Standar Pengamanan dalam Pelaksanaan Perpres Pemanfaatan NIK dan NPWP
ELSAM juga mendorong pemerintah dan DPR untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Selengkapnya -
08:54 WIBMaraknya Kebocoran Data Mengancam Perekonomian Indonesia
Kasus kebocoran data di Indonesia kian banyak terjadi dan membawa dampak negatif terhadap banyak hal, salah satunya kelangsungan perekonomian Indonesia di masa depan.
Selengkapnya -
11:41 WIBJaga Kerahasiaan Data Pribadi Anda yang Tertera pada Sertifikat Vaksin
Sertifikat yang berisi data pribadi sangat rentan disalahgunakan. Oleh sebab itu penting sekali untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.
Selengkapnya -
21:31 WIB
ELSAM: RUU Perlindungan Data Pribadi Berpotensi Jerat Jurnalis
RUU PDP belum jelas mengatur soal data sensitif. Hal ini diduga bisa menjadi celah untuk mengganggu kerja jurnalis.
Selengkapnya -
17:29 WIBRUU Perlindungan Data Pribadi, ELSAM: Jangan Sampai Berpotensi Jerat Para Jurnalis
Alia berpandangan bahwa terdapat ketidakjelasan pada definisi data sensitif yang diatur dalam RUU PDP.
Selengkapnya -
18:43 WIBWamendag: Perlindungan Data Pribadi Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital
Perlindungan data pribadi menjadi semakin mendesak karena keberadaannya merupakan jaminan bagi hak dasar warga negara.
Selengkapnya -
06:05 WIBData Kesehatan di Indonesia Mudah Bocor, Bisa Bahayakan Pasien
Padahal, data kesehatan merupakan data pribadi yang bersifat spesifik, sensitif, dan rahasia, yang harus dilindungi.
Selengkapnya -
00:46 WIBData Pribadi Kian Terancam, Mayoritas Pengguna 2FA Orang Berpenghasilan Tinggi
Penggunaan 2FA melipatgandakan tingkat kesulitan peretasan akun digital oleh para penjahat di dunia maya.
Selengkapnya -
01:10 WIBPengawas Perlindungan Data Pribadi Independen untuk Jaga Kepercayaan Publik dan Industri
Kebocoran data pribadi semakin sering terjadi di Indonesia. UU PDP dan otoritas pengawas perlindungan data semakin dibutuhkan.
Selengkapnya -
21:47 WIBUU PDP Penting Agar Pemerintah Bisa Dihukum dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi
UU Perlindungan Data Pribadi bisa digunakan untuk menghukum baik swasta maupun pemerintah jika ada data pribadi publik yang bocor.
Selengkapnya -
19:43 WIBSiberkreasi: Perlindungan Data Pribadi Dimulai dari Individu
Perlindungan data pribadi bisa termasuk dalam empat pilar literasi yang jadi fokus kerja GNLD Siberkreasi.
Selengkapnya -
18:23 WIBUU PDP Harus Ada Agar Pelaku Pembocoran Data Pribadi Bisa Dihukum
Trend Micro mengatakan dengan adanya UU PDP maka kasus kebocoran data pribadi seperti dalam kasus eHAC bisa dikenai sanksi.
Selengkapnya -
01:19 WIBBareskrim Turut Bantu Penyelidikan Kasus Aplikasi eHAC
Polisi sendiri hingga saat ini masih memiliki beberapa pekerjaan rumah terkait kasus kebocoran data pribadi.
Selengkapnya -
00:04 WIBKasus Data eHAC, UU PDP Perlu Untuk Sadarkan Para Pengelola Data di Indonesia
Belum banyak pengelola data di Indonesia yang menjadikan keamanan sebagai prioritas utama.
Selengkapnya -
23:47 WIBKoalisi Tegaskan Pentingnya Otoritas Perlindungan Data Pribadi Independen
Koalisi Advokasi Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP) mendorong agar DPR dan Pemerintah segera mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi.
Selengkapnya
