Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta turun tangan mengusut dugaan praktik tambang ilegal di Maluku Utara yang dilakukan PT Wana Kencana Mineral (WKM). Hal itu diminta oleh sekelompok koalisi sipil yang tergabung dalam Anatomi Pertambangan Indonesia (API) saat membuat laporan ke Kejagung pada Selasa (29/7/2025).
"Kami telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum atau praktik illegal mining salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, yaitu PT. Wana Kencana Mineral (WKM)," beber Direktur Eksekutif API, Riyanda Barmawi dalam keterangannya dikutip pada Rabu (30/7/2025).
Selain membuat laporan, API juga bersurat kepada Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin. Surat yang dikirim koalisi sipil itu berkaitan dengan pernyataan ST Burhanuddin soal pengawasan terhadap pertambangan ilegal ore nikel saat berkunjung ke Malut, beberapa waktu lalu.
"Kami menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah tegas yang telah disampaikan (Jaksa Agung ST Burhanuddin) kepada jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara," ujarnya.
Berkaitan dengan laporan yang dibuat API didasarkan temuan jika PT WKM diduga tidak mengantongi dokumen penting, seperti dokumen reklamasi dan pasca tambang (JAMREK) sebagai syarat untuk penerbitan izin usaha pertambangan alias IUP.
![Ilustrasi tambang ilegal. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/09/14093-ilustrasi-tambang-ilegal-ist.jpg)
"PT WKM diduga tidak memiliki dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang (JAMREK) yang sah dan valid sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014. JAMREK merupakan syarat mutlak untuk penerbitan IUP. Tanpa dokumen ini, IUP dapat dinyatakan cacat hukum dan seluruh kegiatan pertambangan ore nikel menjadi tidak sah secara administratif sebagaimana diatur dalam regulasi pertambangan," bebernya.
Lebih lanjut, API menyebut, praktik dugaan penjualan ilegal sebesar 90 ribu ton ore nikel yang merupakan barang sitaan negara, dan tanpa prosedur lelang atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan indikasi perbuatan tindak pidana korupsi. Selain itu, PT WKM diduga juga tidak mengantongi izin dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) perihal praktik pertambangan ore nikel di Malut.
"Atas dasar hal-hal tersebut, kami memohon kepada Kejaksaan Agung agar melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh PT WKM. Mengusut keterlibatan pihak-pihak yang turut serta dalam proses perizinan yang tidak sesuai prosedur," ungkapnya.
Terkait adanya praktik dugaan pelanggaran itu, API mendesak agar aktivitas tambang yang tidak memenuhi ketentuan hukum di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara segera dihentikan sementara.
Baca Juga: Farhat Abbas Desak Polisi Segera Tangkap Roy Suryo hingga Beathor PDIP: Mereka Bawel Banget!
"Melibatkan KPK atau Satgas Penegakan Hukum Terpadu apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus pertambangan ilegal ore nikel," pungkasnya.
