Suara.com - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani membuka Bimbingan Teknis yang diikuti Anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP yang dilaksanakan di Sanur, Kota Denpasar, Rabu (30/7/2025).
Puan mewakili Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang belum nampak hadir pada kegiatan tersebut.
“Tadi saya mewakili ibu ketua umum membuka Bimtek DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang dihadiri DPR RI,” ujar Puan saat ditemui usai pembukaan.
Dalam Bimtek yang digelar tertutup dari awak media itu, Puan mengungkapkan beberapa poin yang menjadi harapannya bagi peserta bimtek.
Ketua DPR RI itu meminta agar kadernya tetap bisa menjaga soliditas agar tetap menjalankan visi dan misi partai.
“Bagaimana ke depan ini kita menyatukan visi dan misi, bisa menjalankan soliditas partai,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga meminta anggota dewan fraksi PDIP agar bisa mengawasi program pemerintah yang sedang berjalan.
Aspek meliputi aspek anggaran dia harapkan bisa secara aktif diawasi oleh anggota dewan di daerahnya masing-masing.
“Bagaimana kita bisa bersama-sama menjalankan program-program pemerintah yang sudah mulai akan turun supaya bisa diawasi. Semoga memang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” tuturnya.
Baca Juga: Gelar Acara Bimtek Anggota DPR-DPRD se-Indonesia di Bali Besok, PDIP Bakal Lanjut Gelar Kongres?
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Bali, I Ketut Suryadi alias Ketut Boping juga mengungkapkan pesan yang disampaikan oleh Puan.
Dia menyebut Puan untuk melakukan evaluasi diri agar tidak melakukan kesalahan pada Pemilu 2024 dan mengulangnya pada Pemilu 2029 mendatang.
Pesan soal menjaga soliditas kader juga diterima oleh Suryadi dalam pembukaan Bimtek itu.
Lebih lanjut, dia menilai jika pesan Puan bermakna agar setiap anggota dewan dari fraksi PDIP dan kader partai dapat mendesain program yang lebih berpihak pada masarakat.
“Introspeksi diri, evaluasi diri, mengurai kembali kesalahan-kesalahan yang kemarin. Agar tidak terulang menyongsong pemilu 2029,” ungkap Suryadi saat ditemui di lokasi.
“Mungkin kita kurang kontekstual terhadap program yang kita buat, gak substantif terhadap kebutuhan publik, kan bisa jadi,” imbuhnya.
