Infografis
Suara.com - Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan citra kota metropolitan, Jakarta menyimpan fakta miris yang menjadi tamparan keras bagi pemerintahnya. Ratusan keluarga dilaporkan masih hidup tanpa sanitasi layak dan terpaksa buang air besar sembarangan (BABS).
Kenyataan pahit ini membuat anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, meradang. Ia mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk berhenti berlindung di balik alasan klasik dan segera bertindak.
Temuan mengejutkan menyebutkan, ada 850 kepala keluarga (KK) di Ibu Kota yang hingga kini masih melakukan praktik BABS.
“Kami merasa prihatin. Kondisi itu jelas melanggar martabat manusia dan harus segera diatasi. Pemprov DKI harus mencarikan solusi yang dapat menyelesaikannya secara tuntas,” kata Bun kepada wartawan, Kamis (31/7/2025).
Bun Joi Phiau tak mau menerima begitu saja alasan keterbatasan lahan yang kerap dijadikan kambing hitam oleh Pemprov DKI dalam penyediaan infrastruktur. Menurutnya, menyerah pada kondisi bukanlah pilihan bagi pemerintah yang melayani warganya.
“Memang, kami menyadari Pemprov DKI menghadapi kesulitan karena adanya keterbatasan lahan," ujar Bun.
"Akan tetapi, kami meminta Pemprov DKI untuk tetap mencari cara! Sediakan septic tank komunal sekurang-kurangnya di tempat-tempat yang membutuhkannya,” sambungnya.
Ia menegaskan, septic tank komunal tidak memerlukan lahan seluas lapangan bola. Dengan desain yang cerdas, infrastruktur vital ini sangat mungkin dibangun di lingkungan padat penduduk sekalipun.
“Seharusnya, hal itu bisa dibangun di tempat-tempat yang memang sempit. Jadi, Pemprov DKI harus tetap mengupayakannya,” tegasnya.
Baca Juga: 850 Keluarga di Jakarta Masih BAB Sembarangan, Legislator PSI Geram: Ini Soal Martabat Manusia!
Ajak Warga Berdialog, Jangan Pasrah!
Jika Pemprov DKI benar-benar buntu, Bun menawarkan solusi alternatif yang lebih humanis: buka dialog dengan warga. Menurutnya, pendekatan dari hati ke hati bisa jadi kunci untuk membuka lahan bagi kepentingan bersama.
“Jika memang sulit mencari lahan yang masih kosong, Pemprov DKI mungkin dapat berdiskusi dengan warga di sekitarnya. Bisa jadi ada warga yang bersedia menyediakan lahannya agar dibangun septic tank komunal itu,” sarannya.
Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta semakin memperjelas darurat sanitasi ini. Praktik BABS terkonfirmasi masih terjadi di sembilan kelurahan, yang tersebar di:
- Jakarta Utara: 4 kelurahan
- Jakarta Barat: 2 kelurahan
- Jakarta Timur: 2 kelurahan
- Jakarta Selatan: 1 kelurahan
Bun menutup pernyataannya dengan peringatan keras. Ia mengingatkan bahwa masalah sanitasi ini adalah bom waktu yang bisa meledak menjadi krisis kesehatan publik kapan saja.
“Pemprov DKI perlu menyadari bahwa masalah ini bisa dengan cepat berubah menjadi isu kesehatan publik. Jangan sampai masyarakat malah menjadi sakit dan wabah menjangkiti warga Jakarta nantinya,” pungkasnya.
