Infografis
Penyertaan nama Hasto, seorang petinggi partai yang kini menjadi oposisi utama pemerintah, dalam skema amnesti massal ini memicu berbagai spekulasi.
Apakah ini merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi politik yang lebih besar pasca-kontestasi pemilu yang sengit?
Mekanisme dan Konsultasi Tingkat Tinggi
Keputusan strategis ini tidak diambil secara sepihak. Dasco menjelaskan bahwa pengumuman ini didahului oleh sebuah forum formal antara legislatif dan eksekutif.
"Lakukan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi," jelas Dasco.
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintah, termasuk Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta seluruh pimpinan fraksi di DPR.
Hal ini menunjukkan bahwa langkah pemberian abolisi dan amnesti ini telah melalui koridor konstitusional, di mana Presiden Prabowo menggunakan haknya dengan meminta pertimbangan dari lembaga legislatif.
Langkah selanjutnya adalah menunggu sikap resmi dari fraksi-fraksi di DPR sebelum Presiden mengeluarkan keputusan final.
Berjasa untuk negara
Baca Juga: Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong, Amnesti Hasto: DPR Setuju! Apa Alasannya?
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas tampil memberikan penjelasan komprehensif, menepis berbagai spekulasi yang beredar di ruang publik terkait pembebasan Tom Lembong dan Hasto.
Menurut Supratman, langkah strategis ini diambil dengan dua landasan utama: momentum perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dan pertimbangan atas prestasi serta kontribusi kedua tokoh tersebut bagi negara.
"Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang yang saya sebutkan tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua adalah salah satunya itu kita pingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus," ungkap Supratman.
Penjelasan ini menggarisbawahi niat pemerintah untuk menjadikan momen bersejarah kemerdekaan sebagai titik tolak untuk merajut kembali persatuan nasional yang sempat terkoyak akibat perbedaan pandangan politik.
Supratman Andi Agtas menegaskan, usulan pemberian abolisi dan amnesti ini merupakan inisiatif penuh dari pihaknya sebagai Menteri Hukum.
Ia secara pribadi menandatangani surat permohonan tersebut untuk diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
