Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong, Amnesti Hasto: DPR Setuju! Apa Alasannya?

Suara.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, menjelaskan soal proses mengapa Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong diberikan abolisi dan Sekeretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diberikan amnesti. 

Salah satu alasannya selain karena jelang HUT RI ke-80 pada 17 Agustus mendatang, juga kedua tokoh itu dianggap punya prestasi dan kontribusi buat negara. 

"Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada duanya (Tom Lembong dan Hasto) salah satunya itu kita ingin ada persatuan dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus," kata Supratman usai Rapat Konsultasi bersama DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025). 

Ia mengatakan, sejak awal dirinya menjadi Menteri Hukum, Presiden sudah menekankan soal rencana pemberian amnesti terhadap sejumlah terpidana. 

"Ya, salah satunya adalah kasus kasus penghinaan kepada Presiden itu. Yang kedua ada juga enam orang yang diberikan kasus makar tanpa senjata. Enam orang di Papua itu yang sudah disetujui tadi, kemudian yang kasus kasus politik yang lain pun juga sama termasuk di dalamnya itu yang 1.116," katanya. 

Untuk itu, kata dia, pemberian abolisi termasuk amnesti terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dalam rangka juga HUT RI ke-80. 

Selain itu, kata dia, semangat pemberian abolisi dan amnesti untuk merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. 

"Jadi surat permohonan dari hukum kepada Bapak Presiden untuk pemberian amnesti dan abolisi saya yang tanda tangan. Nah, karena itu saya ingin sampaikan pertimbangannya sekali lagi dalam pemberian dan abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara, berpikirnya tentang NKRI," katanya. 

"Jadi itu yang itu yang paling utama, kedua adalah kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa. Dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia," sambungnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pertimbangan untuk memberikan hak abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong dan memberikan pertimbangan amnesti terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. DPR RI pun menyetujui atas permintaan Presiden Prabowo tersebut. 

Hal itu diketahui usai DPR bersama pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Sekretatis Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menggelar Rapat Konsultasi terkait adanya permintaan pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

"Rapat konsultasi ini dalam rangka membahas surat presiden kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam. 

Dasco menyebut, jika DPR setuju terhadap pemberian abolisi terhadap Tom Lembong. 

"Atas pertimbangan persetujuan DPR RI  tentang pemeberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," katanya. 

Sementara itu, DPR juga memberikan persetujuan terhadap permintaan pertimbangan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dibarengi dengan ribuan orang yang telah terpidana. 

"Kedua adalah pemberiam persetujuan atas dan pertimbangan atas surat presiden tangal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk sodara Hasto Kristiyanto," pungkasnya.