REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya untuk mendukung pemerintah. Sementara di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mendapat persetujuan DPR untuk memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Sinyal pertama datang dari Denpasar, Bali, dalam forum internal bimbingan teknis (bimtek) anggota legislatif Fraksi PDIP. Megawati memerintahkan seluruh kader untuk mendukung pemerintahan di tengah kondisi negara yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menjelaskan bahwa arahan ini bukan dukungan buta, melainkan panggilan tanggung jawab untuk mengawal pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar.
"Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, pada Kamis (31/7/2025).
Deddy merinci, dukungan PDIP akan difokuskan untuk membantu pemerintah mengatasi tantangan berat seperti kondisi fiskal yang tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, serta pembayaran utang luar negeri. PDIP, menurutnya, memposisikan diri sebagai "penjaga rel" bagi pemerintahan.
Di tengah dua peristiwa ini, Megawati juga menekankan pentingnya soliditas internal partai. Menurut Deddy Sitorus, Megawati berpesan agar seluruh kader tetap satu frekuensi dan aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi.
"Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik," jelas Deddy.
Dari Jakarta
Di saat yang hampir bersamaan, sinyal politik tak kalah kuat datang dari Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meminta pertimbangan DPR untuk memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, yang kemudian disetujui oleh parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi persetujuan tersebut setelah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pemerintah.
"Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi. Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan," kata Dasco dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.
Dasco menambahkan bahwa persetujuan amnesti diberikan kepada ribuan orang, termasuk di dalamnya nama Sekjen PDIP.
"Pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat presiden tanggal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," jelas Dasco.
Selain amnesti untuk Hasto, DPR juga menyetujui pertimbangan abolisi yang diajukan Presiden Prabowo untuk Thomas Trikasih Lembong.
Dua langkah politik yang terjadi di Bali dan Jakarta ini memunculkan pertanyaan besar mengenai babak baru hubungan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik utama di parlemen.
TERPOPULER
