Fahri Hamzah: Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Ajang Rekonsiliasi

Jum'at, 01 Agustus 2025 | 13:35 WIB
Fahri Hamzah: Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Ajang Rekonsiliasi
Jabatan Fahri Hamzah sekarang. [Instagram @fahrihamzah]

Suara.com - Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menilai pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan pilihan tepat. 

Menurutnya keputusan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bagian dari rekonsiliasi setelah Pemilu 2024 berlangsung. Tom diketahui merupakan mantan co- pilot tim sukses Anies Baswedan-Muhaimin, sementara Hasto adalah bagian dari Ganjar Pranowo- Mahfud MD. 

"Reaksi cepat pimpinan DPR RI yang disampaikan oleh profesor Sufmi Dasco Ahmad juga adalah tindakan yang mampu membaca sinyal sinyal keinginan kuat presiden untuk mengakhiri pembelahan dalam masyarakat dan memulai satu rekonsiliasi besar khususnya dalam rangka kita memasuki bulan proklamasi 17 Agustus 2025 ke-80," kata Fahri lewat keterangannya kepada Suara.com, Jumat (1/8/2025). 

Sikap Presiden Prabowo yang memberikan amnesti dan abolisi, katanya, merupakan kabar yang menggembirakan. Sebab menurutnya terdapat segelintir orang yang terus mengupayakan perpecahan. 

"Presiden datang dengan sikap tegas untuk menggunakan kewenangannya dalam memutuskan sesuatu yang punya dampak besar kepada kembalinya kerukunan dalam masyarakat kita," ujarnya. 

Dia menyebut, selama beberapa waktu terakhir  masyarakat telah terpecah dengan adanya kasus yang menjerat Hasto dan Tom. 

Presiden RI Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk secara resmi memberikan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto. (kolase Suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Presiden RI Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk secara resmi memberikan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto. (kolase Suara.com/Dwi Bowo Raharjo)

"Kita dipenuhi pembelahan akibat dua figur politik penting ini dijadikan momen oleh para pendukungnya dan juga oleh mereka yang kecewa untuk menciptakan kemarahan ke kiri dan kanan," ujarnya. 

"Tetapi kemarahan itu juga tidak bisa sepenuhnya  diarahkan kepada pemerintah yang baru terbentuk dan tidak bisa dianggap sepenuhnya bertanggung jawab terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ini urusan Yudikatif," sambungnya. 

Untuk itu dia berharap dengan adanya keputusan Prabowo tersebut, dapat menjadi momentum rekonsiliasi. 

Baca Juga: Prabowo Dinilai Tebang Pilih soal Amnesti-Abolisi ke Koruptor, Istana Santai: Presiden Punya Hak!

"Semoga peringatan proklamasi 17 Agustus besok, akan diwarnai oleh rekonsiliasi di tingkat elite dan juga rekonsiliasi ditingkat rakyat Indonesia. Marilah kita memasuki bulan Agustus ini dengan perasaan bersaudara dan menghentikan niat mereka yang ingin memecah belah kita," kata Fahri. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI