Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong, dinilai sebagai bentuk strategi untuk memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional.
Pengamat politik Rocky Gerung, keputusan itu menandai adanya pergeseran dalam cara negara merespons kriminalisasi bermuatan politik. Ia menyebut langkah Prabowo sebagai bentuk “kesadaran baru” untuk memisahkan politik dari hukum.
"Kelihatannya ada kesadaran baru atau pengertian baru pada presiden yang melihat bahwa kriminalisasi itu kalau didasarkan pada persaingan politik akan memperburuk proses politik ke depan," kata Rocky, dikutip dari tayangan pada kanal YouTube pribadinya, Jumat (1/8/2025).
Rocky menyebut, Prabowo saat ini juga masih sibuk mengamankan postur anggaran negara, salah satunya dengan menarik investasi asing dan membangun profil Indonesia di dunia internasional.
Maka, menjaga stabilitas politik dalam negeri menjadi syarat utama agar misi luar negeri itu berjalan mulus.
"Jadi kelihatannya Presiden mau memastikan bahwa keadaan di dalam negeri harus stabil supaya ada aktivitas global yang bisa dijadikan alasan. Presiden menginginkan Indonesia dilihat bukan sekadar negara yang kehilangan kemampuan menghasilkan keadilan. Negara yang sudah disebut sebagai menuju pada otoritarisme," ucapnya.
Kendati begitu, tak bisa dipungkiri juga bila ada anggapan publik yang menebak ada latar belakang politik dari kasus-kasus hukum yang menimpa tokoh-tokoh seperti Hasto dan Tom Lembong.
Menurutnya, tindakan Presiden memberi abolisi dan amnesti bisa dibaca sebagai sinyal bahwa tak boleh lagi ada penyanderaan hukum dengan motif politik.
"Ya sebut aja upaya untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa politik yang menimpa PDIP, dalam hal ini melalui Sekjennya Hasto, dan Tom Lembong itu satu penanda baru bahwa politik dan hukum itu memang harus dipisahkan," pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo Dinilai Tebang Pilih soal Amnesti-Abolisi ke Koruptor, Istana Santai: Presiden Punya Hak!
