Suara.com - Persetujuan abolisi untuk Thomas Lembong oleh DPR RI pada Kamis malam ternyata tidak serta-merta membuka gerbang Rutan Cipinang.
Kejaksaan Agung sebagai eksekutor menegaskan bahwa keputusan politik harus diterjemahkan ke dalam dokumen hukum formal sebelum bisa dilaksanakan, menyoroti alur birokrasi yang tak bisa dilompati.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa institusinya bergerak berdasarkan surat perintah, bukan berita acara politik.
Dokumen yang ditunggu adalah Keputusan Presiden (Kepres) yang menjadi landasan hukum pembebasan.
"Sampai saat ini kejaksaan belum menerima Kepres. Ini tidak serta-merta. Kami tunggu dulu hasil Kepres itu seperti apa, nanti kami pelajari. Baru setelah itu akan kami laksanakan," kata Anang, Jumat (1/8/2025).
Meskipun menghormati keputusan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan DPR, Kejagung terikat pada prosedur.
"Kami menghormati keputusan abolisi ini karena memang kebijakan dari presiden dan telah disetujui oleh Dewan. Tentunya kami akan melaksanakan,” tambah Anang.
Sementara di sisi lain, pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, berharap proses administrasi ini bisa dipercepat.
"Tadi juga pihak Rutan menyampaikan mereka menunggu juga dari Kejaksaan. Nanti Kejaksaan diharapkan bisa datang ke sini untuk mengurus administrasinya dan bisa mengeluarkan Pak Tom,” ujarnya.
Baca Juga: Istana Lempar Bola Soal Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong: Kapan Prabowo Teken Keppres?
Sebelumnya, usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto disetujui DPR.
"Hari ini di DPR RI lakukan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.
"Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi," katanya.
"Dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan," sambungnya.
Dasco menyebut DPR setuju terhadap pemberian abolisi terhadap Tom Lembong.
"Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemeberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong," katanya.
