Potensi 'Nyanyian' di Pengadilan
Jika kasus korupsi Tom Lembong dilanjutkan ke meja hijau, proses pembuktian akan berjalan alot.
Dalam posisi terdesak, seorang terdakwa bisa saja membuka keterlibatan pihak-pihak lain yang lebih besar dan berpengaruh.
Menyeret Nama Besar Lain
Kasus korupsi di level kementerian seringkali tidak dilakukan seorang diri. Ada jaringan kompleks yang melibatkan pejabat, pengusaha, hingga politisi.
Jika Tom Lembong 'bernyanyi', nama-nama besar di lingkaran kekuasaan bisa terseret dan menciptakan guncangan politik serius.
Stabilitas Politik vs. Pemberantasan Korupsi
Dengan memberikan abolisi, pemerintah seolah memilih jalan pintas: mengorbankan satu kasus demi menjaga stabilitas politik dan 'mengamankan' para elite yang mungkin terlibat.
Ini adalah pertaruhan antara citra pemberantasan korupsi dan keutuhan koalisi kekuasaan.
Baca Juga: Upaya Koreksi Rezim Terdahulu hingga Titipan PDIP, Istana Jawab Spekulasi soal Amnesti Hasto
Apakah abolisi ini adalah cara paling elegan untuk menutup rapat-rapat 'kotak pandora' yang bisa memorak-porandakan peta politik nasional? Publik dibiarkan menerka-nerka.
Hak Prerogatif Presiden yang Mencederai Rasa Keadilan
Secara hukum, Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif untuk memberikan abolisi setelah mendapat pertimbangan dari DPR.
Proses ini sudah ditempuh dan disetujui oleh seluruh fraksi.
Namun, legalitas formal tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan publik.
Bagi generasi muda yang mendambakan pemerintahan yang bersih dan transparan, langkah ini bisa menjadi preseden buruk.
