Pecah Tangis Megawati di Kongres PDIP: Peluk Hasto yang Dibebaskan Prabowo, Langsung 'Tampar' KPK

Bangun Santoso

Minggu, 03 Agustus 2025 | 11:30 WIB
Pecah Tangis Megawati di Kongres PDIP: Peluk Hasto yang Dibebaskan Prabowo, Langsung 'Tampar' KPK
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. (Suara.com/Faqih)

Suara.com - Suasana Kongres VI PDI Perjuangan (PDIP) di Nusa Dua, Bali, mendadak haru biru. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak kuasa menahan tangis saat menyambut kedatangan Sekjen Demisioner, Hasto Kristiyanto, yang baru saja menghirup udara bebas. Momen emosional ini disambut riuh tepuk tangan ribuan kader yang hadir.

Hasto, yang resmi bebas dari Rutan KPK pada Jumat (1/8/2025) malam berkat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, langsung berjalan ke atas panggung. Ia dan Megawati saling berpelukan erat.

Di momen itulah tangis Megawati pecah, melihat salah satu orang kepercayaannya itu bisa kembali hadir di tengah-tengah keluarga besar PDIP.

Dalam pidato politiknya, Megawati menyiratkan kelegaan dan keyakinan bahwa kebenaran telah menemukan jalannya. Ia mengaku tak berhenti berdoa untuk kebebasan Hasto.

"Tuhan memberikan apa yang telah inginkan oleh beliau. kita sekarang. Saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap Pak Hasto berada kembali di keliling ini, Pak. Maka apa yang tadi saya baru katakan harus teguh, harus setia. Karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah SWT," kata Megawati dengan nada suara bergetar.

Namun, di balik momen haru tersebut, Megawati melontarkan sindiran tajam terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Sebagai sosok yang turut membidani lahirnya lembaga antirasuah itu, ia mengaku sangat sedih dan heran dengan cara kerja KPK sekarang, terutama dalam penanganan kasus yang menjerat Hasto.

"Maaf ya kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi aduh pemberantasan korupsi. Coba toh kalau sekarang modelnya kayak begini lalu bagaimana? Coba saja pikir karena aneh," ujar Megawati.

Ia bahkan secara terbuka mempertanyakan mengapa kasus yang menurutnya sepele harus sampai melibatkan intervensi seorang presiden melalui pemberian amnesti.

baca juga

"Saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja, Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan," tambahnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Megawati Sedih Lihat KPK Saat Ini: Urusan Hasto Saja Presiden Harus Turun Tangan

Megawati Sedih Lihat KPK Saat Ini: Urusan Hasto Saja Presiden Harus Turun Tangan

News | Minggu, 03 Agustus 2025 | 10:58 WIB

Jawaban Jokowi soal Kontroversi Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong: Bukan Urusan Saya!

Jawaban Jokowi soal Kontroversi Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong: Bukan Urusan Saya!

Video | Minggu, 03 Agustus 2025 | 11:05 WIB

PDIP Pilih 'Jalan Ketiga'; Tidak Masuk Pemerintahan atau Oposisi, Tetapi...

PDIP Pilih 'Jalan Ketiga'; Tidak Masuk Pemerintahan atau Oposisi, Tetapi...

News | Minggu, 03 Agustus 2025 | 10:10 WIB

Asyik Liburan ke Bali, Zlatan Ibrahimovic Dikira Ikut Kongres PDIP

Asyik Liburan ke Bali, Zlatan Ibrahimovic Dikira Ikut Kongres PDIP

Bola | Minggu, 03 Agustus 2025 | 06:00 WIB

Megawati Ancam Kader Pemburu Kekayaan: Mundur Saja, Pintu Keluar Terbuka Lebar di Kongres PDIP

Megawati Ancam Kader Pemburu Kekayaan: Mundur Saja, Pintu Keluar Terbuka Lebar di Kongres PDIP

News | Sabtu, 02 Agustus 2025 | 23:40 WIB

Amnesti untuk Hasto, Kenneth PDIP Puji Prabowo: Layak Disebut Negarawan

Amnesti untuk Hasto, Kenneth PDIP Puji Prabowo: Layak Disebut Negarawan

News | Sabtu, 02 Agustus 2025 | 23:05 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×