Prabowo Diwanti-wanti Waspadai 'Serangan Balik' Jokowi

Bernadette Sariyem Suara.Com
Senin, 04 Agustus 2025 | 15:06 WIB
Prabowo Diwanti-wanti Waspadai 'Serangan Balik' Jokowi
Ilustrasi - Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan mantan presiden Jokowi (kanan). [Suara.com]

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto diminta mewaspadai 'serangan balik' yang mungkin dilakukan Jokowi, setelah memberikan ampunan kepada dua 'musuh politik' mantan presiden tersebut, yakni Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.

Sebab, langkah politik Prabowo yang memberikan amnesti kepada politikus PDIP Hasto Kristiyanto, dan abolisi untuk mantan Menteri Perindustrian Tom Lembong, diprediksi akan menyulut api perlawanan.

Pengamat politik, Rocky Gerung, secara terbuka memperingatkan adanya potensi serangan balik dari kubu Jokowi, yang merasa dikhianati oleh keputusan tersebut.

Analisis tajam ini menandai babak baru dalam dinamika politik pasca-pilpres, di mana relasi antara Prabowo dan Jokowi yang sebelumnya tampak solid kini mulai menunjukkan keretakan serius.

Menurut Rocky, keputusan Prabowo ini adalah sebuah kekalahan telak bagi faksi Jokowi.

"Kita akan lihat babak berikutnya, sebut saja upaya untuk membalas. Sebut saja ini kekalahan bagi kubu Pak Jokowi. Tentu akan ada balasan," kata Rocky melalui analisisnya di kanal YouTube miliknya, Senin (4/8/2025).

Pengamat Politik Rocky Gerung. [YouTube/Hendri Satrio Official]
Pengamat Politik Rocky Gerung. [YouTube/Hendri Satrio Official]

Rocky Gerung menyoroti reaksi keras yang muncul dari kelompok pendukung Jokowi, khususnya para buzzer di media sosial, sebagai indikator utama renggangnya hubungan kedua tokoh.

Kekecewaan ini, menurutnya, bukan sekadar riak kecil, melainkan telah bermuara pada ancaman untuk menggoyang kursi kepresidenan Prabowo.

"Yang sekarang jadi ribut adalah, yah semacam ancaman dari buzzer Jokowi untuk melengserkan Presiden Prabowo karena kecewa dengan keputusan itu," ungkapnya.

Baca Juga: Serangan Balik Kasus Ijazah Jokowi, Silfester Sebut Tuduhan Roy Suryo CS Gagal, Kini Terjerat Pidana

Lebih jauh, akademisi yang akrab disapa RG itu membongkar apa yang ia sebut sebagai kemunafikan di balik sikap para pendukung Gibran Rakabuming Raka, yang kini seolah menjaga jarak dari Prabowo.

Ia berpendapat, kekecewaan mereka justru mengungkap agenda politik sesungguhnya, yaitu loyalitas mereka bukan kepada Prabowo, melainkan pada keberlangsungan dinasti politik melalui Gibran.

"Jadi justru ketika para pendukung Prabowo-Gibran ini menyesalkan keputusan Prabowo, itu artinya mereka sebetulnya hanya pura-pura mendukung Prabowo dong. Berarti Gibran yang hendak diunggulkan," ungkapnya.

Amnesti Hasto: Koreksi atas Dendam Politik Era Jokowi

Di sisi lain, Rocky Gerung memandang pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto bukan sekadar langkah politik biasa.

Ia menegaskan bahwa ini adalah bentuk koreksi dan kebijaksanaan (wisdom) dari Presiden Prabowo untuk menyelamatkan demokrasi dari praktik politik yang didasari dendam.

Menurutnya, kasus yang menjerat Hasto merupakan dampak langsung dari intervensi politik atau "cawe-cawe" yang dilakukan Jokowi pada periode sebelumnya.

Dengan demikian, langkah Prabowo adalah upaya memulihkan marwah demokrasi yang sempat terciderai.

"Hasto itu adalah korban dari cawe-cawe Jokowi. Maka amnesti pada Hasto itu adalah semacam wisdom yang di akhirnya dipahami oleh Presiden bahwa demokrasi memang harus diselamatkan dari kelakuan-kelakuan politik yang sifatnya dendam," tegasnya.

Pada kesimpulan analisisnya, Rocky Gerung tidak lagi hanya berbicara tentang PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

Ia mengangkat isu ini ke level yang lebih fundamental, yaitu ancaman dinasti politik Jokowi terhadap kesehatan demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Rocky menilai bahwa ambisi politik yang terus dipelihara, mulai dari isu perpanjangan masa jabatan tiga periode hingga manuver politik yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, telah merusak sistem dan tatanan demokrasi yang ada.

"Dinasti Jokowi adalah halangan bagi demokrasi. Bukan sekadar halangan bagi PDIP. Karena merusak sistem dengan berbagai ambisi, mulai dari keinginan tiga periode, sampai upaya menjadikan Gibran calon di 2029," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI